Wow, KPK Ungkap Hanya Seorang Anggota DPRK Aceh Utara Lapor Harta Kekayaan

grafis-ist

# Sekwan : Pilih Bungkam

LHOKSUKON-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama KPU, hari ini mempublikasikan bersama nama-nama anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia yang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat (LHKPN) dan tidak melaporkan LHKPN hingga 31 Maret 2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis yang diterima Aceh24.com,  Senin petang (8/4) menyebutkan secara umum dari 18.419 orang wajib lapor, tingkat kepatuhan adalah 70 persen. “Sedangkan yang belum lapor berjumlah 5.539 orang,” ungkap Febri.

Sementara itu, ungkap sarjana lulusan UGM ini khusus untuk daerah Aceh yang tersebar di DPRD Aceh dan DPRD Kabupaten Kota, terdapat 597 wajib lapor dengan tingkat kepatutan masih rendah.

Kenapa tidak ? Ternyata hanya 214 orang saja yang lapor. Sedangkan 383 orang lagi belum melaporkan LHKPN. “Angka kepatuhan untuk DPRD Tingkat 1 sangat rendah. Yaitu hanya 3 orang tercatat di website e-lhkpn.kpk,” ujar Jubir KPK Febri Diansyah.

Lebih ironis lagi, LHKPN dari 45 anggota DPRK Aceh Utara ternyata hanya seorang saja yang lapor.

Sayangnya Sekretaris Dewan, Abdullah Hasbullah yang dikonfirmasi hingga pukul 16.20  WIB sehubungan 44 anggota DPRK Aceh Utara, hingga batas waktu 31 Maret 2019 belum juga memberikan laporan HKPN terkesan lebih memilih bungkam.,

Hanya saja, bila bertemu Rakyat Aceh, Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Sekretaris DPRK Kabupaten/Kota, Seluruh Indonesia (DPD Asdeksi) Provinsi Aceh, lebih serig menyebutkan dirinya sedang sakit-sakitan.

Tentu saja dengan menampakkan beberapa resep obat dan pil yang dibungkus plastic. Sehingga selaku Sekwan DPRK Aceh Utara,  besar kemungkinan memilih bungkam.

Memalukan

Gerakan Transfaransi Keadilan (GerTaK) menyanyangkan sikap wakil rakyat yang enggan memberi contoh terbaik kepada masyarakat. “Seyogyanya, LHKPN dari anggota dewan Aceh Utara, bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat kita,” kata Koordinator GerTaK, Muslem Hamidi.

Lebih lanjut GerTaK menyebutkan sangat ironis bila wakil rakyat yang mendapat gaji dari rakyat pun tak mau melaporkan hartanya atau penghasilan per tahun. Aceh24.com

 

Grafis KPK

 

Facebook Comments
CATEGORIES
TAGS
Share This