AcehBerita FotoNusantara

Tata Kelola Hutan, Perlindungan, Rehabilitasi Diharapkan Masuk RPJM Aceh

 

Foto : Salah satu kawasan hutan di perbatasan Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah, semakin gundul dan perlu adanya rehabilitasi hutan. Foto diabadikan Aceh24.com beberapa waktu lalu

Tata Kelola Hutan, Perlindungan, Rehabilitasi Diharapkan Masuk RPJM Aceh

BANDA ACEH-Enam perwakilan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh, terdiri dari lembaga MaTa, Walhi, HakA,JKMA,GeRAK dan LBH Banda Aceh, dalam diskusi terarah dengan Kepala Bappeda Aceh, menyampaikan masukan terkait Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL) terkait RPJM Aceh 2017-2022.

Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan langsung menerima keenam perwakilan itu, Kamis (12/10).

Koordinator Bidang Kebijakan Publik MaTA, Hafidh, menyebutkan beberapa masukan yang disampaikan ke tim Bappeda sebelumnya juga sudah disampaikan oleh pihaknya kepada tim RPJM cluster pembangunan berkelanjutan yang dibentuk oleh gubernur terpilih.

“Kami CSO sudah beberapa kali mengadakan pertemuan, dan dari diskusi-diskusi itu berdasarkan pengalaman masing-masing lembaga setidaknya terdapat 5 poin masukan dari kami untuk dipertimbangkan masuk dalam program pembangunan Pemerintah Aceh ke depan,” ujarnya Hafidh dalam keterangan tertulis yang diterima Aceh24.com, Jum’at (13/10).

Adapun kelima poin masukan TKHL tersebut, ungkap Hafidh, pertama pengamanan dan perlindungan hutan. Kedua rehabilitasi hutan dan lahan. Ketiga soal transparansi. Keempat pencegahan dan penanganan konflik tenurial. Dan, kelima soal perhutanan sosial dan reforma agraria.

“Untuk poin pertama muncul dari soal laju deforestasi (Penggundulan-Penghilangan-red)  hutan Aceh dan soal kurangnya sumber daya serta dana perlindungan hutan. Kasus pembalakan liar dan perburuan satwa masih intens terjadi,juga soal penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut yang belum berjalan cukup baik, sehingga kasus demi kasus masih terus meningkat di Aceh,” papar Hafidh.

Untuk poin kedua, muncul isu pencemaran lingkungan yang masih terus terjadi, proses rehabilitasi hutan dan lahan yang belum baik, juga pelibatan masyarakat sekitar untuk penyelamatan hutan.

“Untuk poin ketiga, catatan kami soal kualitas pelayanan informasi publik di Aceh yang masih sangat rendah. Pengalaman kami dalam mengakses informasi dan data kepada lembaga publik hampir semuanya harus berakhir pada sengketa di Komisi Informasi Aceh, dan juga soal inisiatif pengelolaan data terbuka (open data)” tambahnya.

Kemudian untuk poin keempat, muncul soal pengawasan dari dinas sektor sumber daya alam yang masih lemah salah satunya tidak adanya evaluasi atau review izin terhadap HGU, penyelesaian konflik tenutorial belum berjalan dengan baik.

Partisipasi masyarakat sekitar penatapan tata batas kawasan hutan dan lahan masih cukup rendah.
Terkait poin perhutanan sosial dan reforma agraria, rinci Hafidh, mendorong Pemerintah Aceh untuk mengambil peran ini serta peran serta mukim dalam pengelolaan sumber daya alam yang dinilai masih sangat lemah.

Sementara itu, usai mendengarkan paparan dari perwakilan LSM, Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan menyampaikan pihaknya menyambut baik masukan-masukan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan untuk Aceh ke depan. Aceh24.com

 

Foto : Salah satu kawasan hutan di perbatasan Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah, semakin gundul dan perlu adanya rehabilitasi hutan. Foto diabadikan Aceh24.com beberapa waktu lalu.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: