AcehBerita FotoNusantara

Staf Khusus Gubernur Aceh dan Rekan Steffy, KPK Periksa

Foto : Tim Anti Rasuah menggeledah kantor di Bener Meriah, terkait Bupati Ahmadi OTT, dok

LHOKSEUMAWE-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri kasus  DOK Aceh 2018. Hari ini dua saksi dimintai keterangan. Masing-masing Johnic Apriano selaku staf khusus Gubernur Aceh non aktif, Irwandi Yusuf. Serta Farah Amalia rekan Steffy Burase.

Kedua saksi telah datang memenuhi panggilan penyidik. sekarang sedang dalam proses pemeriksaan,” ungkap Juru Bicara KPK RI, Febri Diansyah kepada Aceh24.com, Kamis (6/9).

Disebutkan terhadap saksi 1 perlu didalami pengetahuannya tentang pelaksanaan tugas Gubernur Aceh saat itu terkait perkara yang sedang disidik saat ini. Sedangkan saksi 2 diduga merupakan teman dari saksi Steffy Burase.

“Pemeriksaan yang dilakukan kepada saksi-saksi termasuk Steffy sebelumnya tentu saja ada kaitan dengan pokok perkara dugaan korupsi yang sedang disidik saat ini, Seperti mendalami dugaan peran Steffy pada proyek di Aceh serta pengaruh dan kekuasaan IY terhadap proyek tersebut,” ujar Febri.

Selain itu, untuk saksi Farah, tambah Jubir KPK lulusan sarjana UGM, Yogyakarta, telah dilakukan penggeledahan di rumahnya Farah, KPK perlu menelusuri kepemilikan aset dan juga hubungan saksi dengan Steffy. Karena ini terkait dengan pokok perkara dugaan korupsi, maka jelas hal tersebut menjadi kewenangan sekaligus kewajiban KPK menelusuri agar terang peristiwanya.

Menurut Febri Diansyah, perlu dipahami dalam penanganan kasus korupsi, terutama ketika menggunakan strategi follow the money KPK seringkali melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap pihak-pihak yang mungkin secara kasat mata tidak terlibat langsung dalam  proyek namun ada informasi aset atau hubungan kedekatan atau bahkan keluarga dengan tersangka yang perlu diverifikasi.

“Mengacu ke Pasal 47 UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Gubernur dilarang membuat keputusan yang memberikan keuntungan pada diri sendiri, keluarga, kroni dll. Hal inilah yang sedang ditelusuri KPK, yaitu: siapa saja pihak yang diuntungkan atas kebijakan Gubernur saat itu, apakah diri sendiri, keluarga, kroni atau pihak yang memiliki kedekatan dengan tersangka,” pungkasnya.

Sekedar mengingatkan, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) awalnya menciduk Bupati Bener Meriah, Ahmadi, SE usai mengikuti rapat internal partai di Hotel Linge Land, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Selasa (3/7/2018).

Seusai rapat, Ahmadi hendak kembali ke pendopo Bener Meriah. Namun,  tim anti rasuah sekira pukul 18.45 WIB, memberhentikan kenderaan bupati yang di kemudikan  Alfin di seputaran Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Takengon.

Kemudian penangkapan Bupati Bener Meriah, Ahmadi juga bersamaan dengan diamankan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Mapolda Aceh.

Penangkapan diawali saat tim mengidentifikasi adanya penyerahan uang Rp 500 juta di sebuah hotel di Banda Aceh,  Selasa siang dari MYS kepada FDL. Lalu diduga FDL menyetor uang ke BCA dan Bank Mandiri, masing-masing Rp 50 juta, Rp 190 juta dan Rp 173 juta.

Selanjutnya, tim anti risuah mengamankan FDL bersama beberapa temannya di sebuah Café di Banda Aceh. Dan dilanjutkan pengembangan mengamankan beberapa orang di lokasi terpisah.  Seperti TSB diamankan disebuah kantor rekanan dengan uang Rp 50 juta. Lalu, HY teman TSB disebuah café sekira pukul 18.30.

Kontruksi perkara, diduga pemberian  Bupati Bener Meriah Ahmadi kepada Gubernur Aceh Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar terkait fee ijon proyek dana otsus 2018.

Diduga pemberian tersebut merupakan komitmen  fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintahan Aceh, dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA, ujar Wakil Ketua KPK, Irjen Pol  Basaria Panjaitan.

“Kami sungguh menyayangkan hal seperti ini masih terjadi. Dana otsus 2018 justru diwarnai dengan praktek korupsi. Padahal seharusnya manfaat dana tersebut dirasakan oleh masyarakat Aceh,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, dana Rp 8 triliun itu seyogyanya bisa mensejahterakan masyarakat dalam bentuk  bangunan infrastruktur seperti jalan , pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, social dan kesehatan. Aceh24.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: