AcehBerita FotoNusantara

SK Bupati Aceh Utara Oke, Kerja Tim No

Ini SK Bupati Aceh Utara, Tim Review Perusahaan Perkebunan. Namun, hingga Oktoeber belum ada hasil.Ist

SK Bupati Aceh Utara Oke, Kerja No !

Didesak Review Perusahaan Perkebunan, Eh Ngak Jalan

LHOKSUKON- “Jangan terima honor saja”. Itu lah setidaknya komentar LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyikapi sampai hari ini, Jum’at (20/10) menyikapi hasil kerja tim review perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Aeh Utara, masih nol besar.

Kenapa tidak ? Buktinya, SK Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib yang menetapkan susunan personalia Tim Review Izin Perkebunan HGU Kabupaten Aceh Utara, tahun anggaran 2017, sudah di tetapkan sejak 22 Mai 2017 lalu, juga belum ada hasil.

Eh, sudah berjalan lima bulan SK nongol, malahan tim masih sebatas gelar rapat melulu.

Sehingga, MaTA sempat mempertanyakan sejauh mana hasilnya. “Jangan hanya terima honor saja mereka,” ujar Koordinator MaTA, Alfian kepada Aceh24.com, Jum’at petang .

Lalu, benarkah belum ada hasil review ? Tentu saja. Sebab, Aceh24.com sudah mengontak langsung Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan,  Kabupaten Aceh Utara, Kastabuna, SP, MP. “Kalau itu belum ada hasil. Ya, masih rapat-rapat tim,” jawab Kastabuna.

Sekedar mengingatkan, tim review perusahaan perkebunan berjumlah 19 orang. Termasuk bupati sebagai tim pengarah. Sekda Abdul Aziz sebagai koordinator. Ketua dijabat Halidi, S.Sos,MM dan Kastabuna sebagai sekretaris tim. Unsur akademisi, tim tenaga ahli bupati dan unsur Walhi.

Sementara itu, berita sebelumnya Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Pemerintah Aceh Utara segera menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana diwajibkan dalam UU No 14 Tahun 2008.

Berdasarkan sidang pembacaan putusan sengketa infomasi publik di Komisi Informasi Aceh (KIA) pada 18 Oktober 2017 antara kelompok perempuan dampingan MaTA dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh Utara dan PPID Pembantu serta Atasan PPID terungkap bahwa Pemerintah Aceh Utara belum memiliki DIP.

Di sisi lain, MaTA juga merasa aneh bahwa Pemerintah Aceh Utara tidak memiliki informasi mengenai hasil evaluasi atau review berkala perusahaan-perusahaan perkebunan yang beroperasi di Aceh Utara. Dalam Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada pasal 44 ayat (1) mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh direktur jenderal, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan.Aceh24.com

 

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: