20.7 C
Aceh
24 Oktober 2020
Aceh24
Aceh Nusantara

Projo Lapor PT PIM Dugaan Korupsi Rp 90 Miliar

Pabrik Pupuk PT Iskandar Muda di Lhokseumawe-Aceh24.com

# PIM Salur 266.022 Ton Pupuk Bersubsidi 2019

LHOKSEUMAWE-Pengadaan pupuk bersubsidi yang ditengarai merugikan negara mencapai Rp 90 miliar  oleh PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) di Lhokseumawe- Aceh, dilaporkan Projo  kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Wakil Ketua Umum DPP Projo, Freddy Alex Damanik saat dihubungi ulang Aceh24.com, Jum’at (10/1) membenarkannya. Bahkan, pihaknya pun sangat apresiasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menindaklanjuti laporan kader Projo Sumatera Utara tersebut.

“DPP Projo mendorong agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menindak tegas kasus tersebut sampai tuntas. Dan, membongkar semua pihak yang terlibat dalam penyaluran fiktif pupuk bersubsidi ini, karena perbuatan para oknum di PIM ini telah merugikan para petani,” kata Freddy.

Dikatakan, berdasarkan  data kader Projo kerugian negara lebih kurang Rp 90 miliar, karena pupuk bersubsidi yang dimainkan mereka sebanyak ribuan ton di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat.

Seharusnya petani bisa menikmati pupuk bersubsidi dari negara, namun diduga tidak sampai ke petani karena diselewengkan oleh para oknum di PIM. Projo akan terus mengawal perkara ini sampai tuntas.

“DPP PROJO juga meminta agar kementerian BUMN segera melakukan pemeriksaan kepada seluruh jajaran petinggi PIM ini,” tuturnya sembari menambahkan karena berdasarkan informasi yang kami terima ada kemungkinan perbuatan ini melibatkan para petinggi BUMN PIM ini.

“Kami berharap BPK juga bisa melakukan audit secara keseluruhan terhadap PIM ini, dan kami minta Bapak Erick Tohir selaku Menteri BUMN segera menonaktifkan semua jajaran Direksi agar pemeriksaan yang dilakukan bisa lebih transparan, efektif dan menyeluruh serta tidak mendapat hambatan,” pungkas Freddy.

                   PT PIM Salurkan 266.022 Ton Pupuk Bersubsidi

Manager Humas PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Nasrun yang dihubungi Aceh24.com , Jum’at (10/1) sekira pukul 09.35 WIB terkait dugaan pengadaan pupuk bersubsidi dilaporkan Projo menyebutkan pengadaan pupuk bersubsidi  sampai dengan 31 Desember 2019, telah merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 266.022 ton, atau setara 98 persen dari alokasi tahun 2019 yang sebesar 271.331 ton.

PT PIM, yang merupakan anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) ini bertanggung jawab untuk penyaluran ke enam provinsi di Indonesia Barat, antara lain: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau.

CV. Bedagai Agro Sejati, salah satu distributor di Sumatera Utara yang menyalurkan untuk wilayah Serdang Bedagai dan Batubara menyampaikan bahwa penyaluran pupuk di wilayah tersebut berjalan lancar dan tidak ada kendala. Meski di akhir tahun  sempat terjadi kekurangan alokasi, akan tetapi dapat dipenuhi dengan adanya realokasi oleh Kementerian Pertanian yang dialihkan dari Provinsi lain.

Direktur Komersil PT PIM, Rochan Syamsul Hadi mengatakan bahwa pihaknya selalu konsisten memenuhi enam prinsip utama atau 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. 

“Distributor dan kios adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi, agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui RDKK, sedangkan untuk penagihan subsidi didukung dengan dokumen Formulir penebusan distributor ke produsen (F5) dan Formulir penyaluran kios ke Petani (F6),” ujar Rochan.

“Penyaluran tersebut tiap bulannya dilakukan verifikasi, dan tiap akhir tahun dilakukan audit atas penyaluran selama satu tahun,” tambahnya.

Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana menegaskan bahwa Pupuk Indonesia Grup akan menindak tegas setiap tindakan penyelewengan pupuk bersubsidi oleh oknum tertentu. 

“Pupuk Indonesia sebagai Holding BUMN yang bergerak di bidang industri pupuk, berkomitmen untuk senantiasa mendukung program ketahanan pangan melalui jaminan pasokan pupuk dan mengoptimalkan pola koordinasi strategis Holding, dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam menjalankan proses bisnis perusahaan,” tutur Wijaya-Aceh24.com/ril/inisiatif

Related posts

New Normal Menikmati Mentari Pagi di Tepi Danau Lut Tawar Takengon

Redaksi Aceh24

Danau Lut Tawar Tujuan RFA Lhokseumawe

Redaksi Aceh24

Bergelut Tanah Liat Menambah Rejeki—Batu Bata Menjanjikan

Redaksi Aceh24