21.7 C
Aceh
21 Januari 2021
Aceh24
Aceh Berita Foto Nusantara

MaTA : Kadis DPM PPKB Aceh Utara, Ditengarai Arahkan Dana Bimtek—BPK RI Diminta Audit

 

MaTA mendesak BPK RI untuk mengaudit dana bimtek geuchik di Aceh Utara, yang ke Yogya, Medan bahkan ada ke Jakarta. Aceh24.com

MaTA : Kadis DPM PPKB Aceh Utara, Ditengarai Arahkan Dana Bimtek

# BPK RI Diminta Audit Dana Bimtek Geuchik di Aceh Utara

LHOKSUKON-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) MaTA menilai Bimtek kepala desa dan aparaturnya selama ini terjadi akibat pemaksaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPM PPKB) Kabupaten Aceh Utara.

Lho kok bisa ? MaTA menyebutkan dalam pengajuan anggaran program tidak ada desa mengusulkan untuk Bimtek. Tapi pemkabnya “mengarahkan” agar jalan-jalan keluar daerah selalu ada setiap tahun.

“Begitu juga Surat Perintah Tugas (SPT) kepala desa ditandatangani oleh kepala dinas DPM PPKB Kabupaten Aceh Utar,” ujar Alfian kepada Aceh24.com, Jum’at malam (13/10).

Menurut dia,  sangat jelas motivasinya kenapa pihak dinas mengarahkan ada Bimtek tiap tahun. “ Kita bisa membayangkan, puluhan milyar dana dapat mereka kelola,” ungkapnya.

Dirincikan,  Aceh Utara kan memiliki 852 desa yang tersebar di 27 kecamatan. Kalau 15 juta per desa saja sudah berapa. Wow ! Tentu saja hasil kalkulasi Aceh24.com, mencapai Rp 12 miliar lebih. Fantastis memang, bila itu betul yang disebutkan MaTA.

Kemudian, Alfian kembali mengungkap kata-kata,  siapa yang menjamin dana tersebut bisa di kelola dengan benar?

Alfian mencontohkan lagi gambaran bobroknya kinerja DPM PPKB Aceh Utara, dibawah kepemimpinan T Safwansyah, SE.  Pengalaman MaTA baru baru ini disebutkan dengan dinas tersebut dalam mengakses laporan keuangan desa saja susah sampai harus sengketa Komisi Informasi Aceh (KIA).

Begitu juga mafaat dari bimtek yang telah dilakukan selama ini bagaimana mafaatnya? Makanya perlu di audit dana bimtek tersebut sehingga jangan jadi “ladang basa” bagi pengelola.

“Kita harap BPK RI bisa melakukan audit hasil/manfaat dan keuangan bimteknya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kebijakan maupun keuangannya,” papar Alfian.

Tidak saja itu,  MaTA juga mendesak secara tegas, supaya Bupati untuk melakukan evaluasi dan segera menghentikan perjalanan tersebut.

Bagi MaTA yang lebih efektif dilakukan penguatan kapasitas aparatur gampong di daerah mareka dan itu lebih bermafaat dan tidak terjadi pemborosan anggaran secara jor joran. Aceh24.com

 

Related posts

Pengungsi Gempa NTB 387.067 Jiwa. Meninggal 392 Orang

Redaksi Aceh24

Kausar Ramadhan Penjaga Gawang Tangguh dari FH Unimal

Redaksi Aceh24

Gerhana Bulan Malam Ini-Bukti Kekuasaan Allah

Redaksi Aceh24