MaTA : Dewan Aceh Utara tak Lapor LHKPN Praktek Buruk

0
22

# Sekwan Aceh Utara Hanya Membangun Citra

Alfian

LHOKSUKON-Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai ketidak patuhan bagi 44 anggota DPRK Aceh Utara dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan praktek buruk yang ditampilkan wakil rakyat di kabupaten berpenduduk mencapai 575 ribu jiwa itu.

“Ketidak patuhan bagi anggota DPRK Aceh Utara dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan praktek yang tidak baik. dimana dari jumlah 45 orang anggota DPRK Aceh Utara hanya 1 yang melapor,” kata Koordinator MaTA Alfian kepada Aceh24.com, Senin malam (8/4).

Semestinya, ujar Alfian, kepatuhan pelaporan LHKPN menjadi model dalam mendorong transparansi bagi anggota DPRK. Bagaimana mereka mengatakan ingin memperjuangakan aspirasi rakyat sementara mereka sendiri tidak transparan.

“Mereka pejabat negara dan publik menginginkan mereka mewujudkan transparansi terutama terhadap harta kekayaan sesuai dengan aturan yang belaku. Publik bisa saja memberikan sangsi terhadap mereka yang tidak patuh dengan tidak memilih mereka kembali dan ini salah satu bentuk sangsi sosial yang perlu di dorong. sehingga rakyat menjadi wujud kedaulatan yang nyata terhadap mereka,” paparnya panjang lebar..

Sementara itu, menyikapi  kinerja Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Aceh Utara, Abdullah Hasbullah, sehingga 44 anggota dewan tak lapor LHKPN, MaTA menyebutkan hanya pandai membangun citra saja.

“Sekwan Aceh Utara sibuk dengan membangun citra asentesinya. Tapi tata kelola DPRK buruk,” kata Alfian, Koordinator MaTA.

Lebih lanjut Alfian juga menyoroti DPRK Pidie dan Pidie Jaya. Kenapa tidak ? Dari 38 anggota DPRK Pidie, seorang pun tak melapor LHKPN.  Praktek itu pun diikuti oleh DPRK Pidie Jaya.

KPK mengungkap kalau 31 anggota DPRK Pidie Jaya sama halnya tak seorang pun melaporkan LHKPN hingga batas 31 Maret 2019.

Seperti pemberitaan sebelumnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama KPU, hari ini mempublikasikan bersama nama-nama anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia yang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat (LHKPN) dan tidak melaporkan LHKPN hingga 31 Maret 2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis yang diterima Aceh24.com,  Senin petang (8/4) menyebutkan secara umum dari 18.419 orang wajib lapor, tingkat kepatututan adalah 70 persen. “Sedangkan yang belum lapor berjumlah 5.539 orang,” ungkap Febri.

Lebih ironis lagi, LHKPN dari 45 anggota DPRK Aceh Utara ternyata hanya seorang saja yang lapor.

Sayangnya Sekretaris Dewan, Abdullah Hasbullah yang dikonfirmasi hingga pukul 16.20  WIB sehubungan 44 anggota DPRK Aceh Utara, hingga batas waktu 31 Maret 2019 belum juga memberikan laporan HKPN terkesan lebih memilih bungkam.,

Hanya saja, bila bertemu Rakyat Aceh, Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Sekretaris DPRK Kabupaten/Kota, Seluruh Indonesia (DPD Asdeksi) Provinsi Aceh, lebih serig menyebutkan dirinya sedang sakit-sakitan. Aceh24.com

loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.