KPK : Izil Azhar DPO

0

Komisi Pemberantasan Korupsi

LHOKSEUMAWE-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Izil Azhar sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi penerimaan gratifikasi – bersama Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf periode 2007-2012.

“Untuk itu, KPK juga mengirimkan surat pada Kepala Kepolisian RI
untuk meminta bantuan pencarian orang atas nama DPO tersebut untuk ditangkap
dan diserahkan kepada KPK,” tulis Juru Bicara KPK, Febridiansyah yang diterima Aceh24.com, Rabu siang (26/12).

Dijelaskan, sebelumnya KPK
juga telah secara persuasive mengingatkan Izil Azhar agar menyerahkan diri
secara baik-baik agar dapat dipertimbangkan sebagai factor yang meringankan
proses hukum.

“Saat ini persidangan
terhadap terdakwa Irwandi Yusuf dan kawan-kawan sedang berjalan di Pengadilan
Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tiga dakwaan,” ungkap
Febridiansyah.

Adapun dakwaan, IRWANDI YUSUF
bersama-sama HENDRI YUZAL dan TEUKU SAIFUL BAHRI didakwa menerima suap Rp1,05
Milyar; dan,

2. IRWANDI YUSUF
didakwa menerima gratifikasi Rp8,72 Milyar selama menjabat sebagai Gubernur
Aceh periode 2017-2022; dan,

3. IRWANDI YUSUF
bersama-sama IZIL AZHAR didakwa menerima gratifikasi Rp32,45 Milyar selama
menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2007-2012, papar Febri.

Ditambahkan, perlu
kami sampaikan bahwa penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK ini murni proses
hukum semata. KPK meyakini, korupsi yang terjadi di semua daerah, termasuk Aceh
sangat merugikan masyarakat. Apalagi dana otonomi khusus yang semestinya dapat
dinikmati oleh masyarakat Aceh, dan juga dana pembangunan infrastuktur di Aceh
tersebut. 

Sehingga, kami
berharap masyarakat Aceh dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang
sedang kita lakukan bersama-sama ini. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu
yang membelokkan isu proses hukum ini pada aspek politik karena jika hal
tersebut terjadi, maka yang dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat Aceh.

Salah satu bukti bahwa
proses hukum tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya, pada tanggal 3
Desember 2018, Pengadilan Tipikor telah memutus bersalah AHMADI, Bupati Bener
Meriah yang didakwa menyuap IRWANDI YUSUF.

AHMADI divonis 3 tahun
penjara dan denda Rp100 juta. Hal tersebut berarti perbuatan AHMADI menyuap
IRWANDI telah terbukti di persidangan.

AHMADI tidak melakukan
banding terhadap putusan tersebut hingga berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya,
AHMADI dieksekusi ke Lapas Sukamiskin sejak tanggal 12 Desember 2018 untuk
menjalani hukuman tersebut. Aceh24.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.