KPK : Izil Azhar DPO

0
45

Komisi Pemberantasan Korupsi

LHOKSEUMAWE-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Izil Azhar sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi penerimaan gratifikasi – bersama Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf periode 2007-2012.

“Untuk itu, KPK juga mengirimkan surat pada Kepala Kepolisian RI untuk meminta bantuan pencarian orang atas nama DPO tersebut untuk ditangkap dan diserahkan kepada KPK,” tulis Juru Bicara KPK, Febridiansyah yang diterima Aceh24.com, Rabu siang (26/12).

Dijelaskan, sebelumnya KPK juga telah secara persuasive mengingatkan Izil Azhar agar menyerahkan diri secara baik-baik agar dapat dipertimbangkan sebagai factor yang meringankan proses hukum.

“Saat ini persidangan terhadap terdakwa Irwandi Yusuf dan kawan-kawan sedang berjalan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tiga dakwaan,” ungkap Febridiansyah.

Adapun dakwaan, IRWANDI YUSUF bersama-sama HENDRI YUZAL dan TEUKU SAIFUL BAHRI didakwa menerima suap Rp1,05 Milyar; dan,

2. IRWANDI YUSUF didakwa menerima gratifikasi Rp8,72 Milyar selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022; dan,

3. IRWANDI YUSUF bersama-sama IZIL AZHAR didakwa menerima gratifikasi Rp32,45 Milyar selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2007-2012, papar Febri.

Ditambahkan, perlu kami sampaikan bahwa penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK ini murni proses hukum semata. KPK meyakini, korupsi yang terjadi di semua daerah, termasuk Aceh sangat merugikan masyarakat. Apalagi dana otonomi khusus yang semestinya dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh, dan juga dana pembangunan infrastuktur di Aceh tersebut. 

Sehingga, kami berharap masyarakat Aceh dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama-sama ini. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang membelokkan isu proses hukum ini pada aspek politik karena jika hal tersebut terjadi, maka yang dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat Aceh.

Salah satu bukti bahwa proses hukum tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya, pada tanggal 3 Desember 2018, Pengadilan Tipikor telah memutus bersalah AHMADI, Bupati Bener Meriah yang didakwa menyuap IRWANDI YUSUF.

AHMADI divonis 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Hal tersebut berarti perbuatan AHMADI menyuap IRWANDI telah terbukti di persidangan.

AHMADI tidak melakukan banding terhadap putusan tersebut hingga berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, AHMADI dieksekusi ke Lapas Sukamiskin sejak tanggal 12 Desember 2018 untuk menjalani hukuman tersebut. Aceh24.com

loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.