AcehBerita FotoNusantara

Keren, Lapangan Futsal Kejati Aceh Sedot APBA Rp 2,5 Miliar

Dok : Kajati Aceh, Dr Chaerul Amir, SH, MH saat meresmikan Kantor Kejaksaan Negeri Lhokseumawe senilai Rp 7,5 Miliar, Selasa (30/1) lalu. Aceh24.com

#Rehab Rumah Dinas Rp 3,4 Miliar

LHOKSEUMAWE-Anggaran Pendapatan Belanja  Aceh (APBA) 2018 ternyata tidak saja untuk program mengentaskan kemiskinan masyarakat. Ternyata, APB Aceh pun, menyediakan anggaran buat lapangan futsal sebanyak Rp 2,5 miliar.

Tetapi jangan bangga dulu. Sebab,  lapangan futsal bukan untuk khalayak ramai. Ya, dalam APB Aceh, diperuntukkan  fasilitas lingkungan Kejati Aceh.  Selain lapangan futsal, juga keciprat dana rehab rumah dinas sebanyak Rp 3,4 miliar.

Sementara Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai perlu adanya peninjauan ulang atas pengalokasian APB Aceh yang mengalir ke Kejati Aceh mencapai Rp 5,9 miliar.

“Kami menilai itu bukan pembangunan yang masuk dalam skala prioritas,” kata Koordinator MaTA, Alfian, Jum’at (3/7) kepada Aceh24.com.

 Dijelaskan, ,Permendagri nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.  Dapat diberikan dengan pertimbangan yang rasional.

Patut di lihat dan di baca kembali di  Pasal 4 ayat 1 , 2, 3 dan 4 dengan penjelasan sangat jelas, Dimana pemberian hibah untuk lembaga negara di daerah, bukan urusan wajib, bukan menjadi skala prioritas dan juga memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasional dan mafaat masyarakat.

“Kalau kita perhatikan pemendagri maka patut dapat di tinjau ulang pengangaran tersebut,” ujar Alfian sembari menjawab Aceh24.com kalau tender pengerjaan lapangan futsal sudah berlangsung. .

Lebih lanjut Alfian, justru meminta Pemerintah Aceh dapat menggunakan anggaran sebesar Rp. 5,9 milyar tersebut untuk percepatan pembangunan rumah tidak layak huni yang masih banyak di Aceh saat ini.  Atau dapat di peruntukan untuk fasilitas pendidikan dan atau transportasi daerah pedalaman Aceh.

Bila tetap berlanjut dana tersebut buat lapangan futsal dan rehab rumah dinas, Koordinator MaTA, melihat dapat terjadi konflik kepentingan antara Kejati dengan Pemerintah Aceh dalam pengungkapan kasus kasus potensi korupsi.

“Dimana kejaksaan enggan dalam mengungkapnya secara utuh,  Contoh kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran,” ujarnya.

Ternyata tak sampai disitu saja, Alfian, mensinyalir Pemerintah Aceh dengan sengaja dan saban tahun mengalokasikan anggaran untuk instansi vertikal tanpa memperhatikan kepatutan terhadap aturan yang ada,

Pemerintah daerah menganggap pengalokasian anggaran untuk instansi vertikal dapat “mengamankan” ketika ada potensi kasus korupsi dan ini sangat berbahaya dalam tata kelola anggaran rakyat,

“Pemerintah Aceh dan DPRA harus berani dan konsisten untuk mengoreksi anggaran fasilitas Kejati sehingga rasa keadilan rakyat dapat terpenuhi,” pungkas Alfian.

Sayangnya, hingga pukul 22.30 WIB malam ini Aceh24.com belum berhasil konfirmasi humas Kejati Aceh yang baru. Sebab, Amir Hamzah, SH saat dihubungi mengaku sudah mutasi ke Sumatera Barat.

 

Foto Dok : Kajati Aceh, Dr Chaerul Amir, SH, MH saat meresmikan Kantor Kejaksaan Negeri Lhokseumawe senilai Rp 7,5 Miliar, Selasa (30/1) lalu.  Aceh24.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: