AcehBerita FotoNusantara

Jaksa Tetapkan Dua Pejabat Pijay Tersangka Korupsi

Foto : Dua pejabat negara di Pijay jadi tersangka korupsi. ist

LHOKSEUMAWE-Kejaksaan Negeri Pidie Jaya menetapkan dua orang pejabat negara tersangka pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Pidie Jaya, Rabu (31/10).

Kedua tersangka yang disebut  yaitu R menjabat sekretaris BPBD dan F memangku jabatan PPTK diduga korupsi Dana Alokasi Khusus(DAK) tahun 2016. yakni pada perkejaan pengadaan peralatan rawat inap berupa furniture Nurse Station.

Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, Basuki Sukardjono, SH, MH, melalui Kepala Seksi Intelijen, Sutrisna, SH, MH, dalam konferensi pers  menyebutkan, kedua tersangka ditahan oleh Tim Penyidik usai dilakukan penetapan tersangka terhadap kedua saksi tersebut.

Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya bernomor Print-03/N.1.31.Fd.1/10/2018 bertanggal 31 Oktober 2018, atas nama tersangka berinisial R dan nomor Print-04/N.1.31.Fd.1/10/2018 bertanggal 31 Oktober 2018 atas nama tersangka berinisial F.

Dikatakan Sutrisna, kedua nya ditahan terhitung sejak hari ini, Rabu 31 Oktober 2018 hingga 19 Nonember 2018, di rutan (Rumah Tahanan) kelas II B Sigli selama 20 hari, dengan pertimbangan kedua tersangka diancam pidana penjara lebih 5 tahun, serta dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebut nya.

Lebih lanjut Sutrisna menjelaskan, tersangka berinisial R melakukan tindak pidana korupsi dengan cara meminjamkan perusahaan “CV. Aceh Daroy Indah” untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan peralatan Rawat Inap yaitu “Furniture Nurse Station” yang seharusnya diikuti oleh inisial K yang merupakan pemilik CV.Aceh Daroy Indah dan setelah CV.Aceh Daroy Indah ditetapkan sebagai pemenang ,kemudian tersangka berinisial R menyerahkan pekerjaan proyek dimaksud kepada inisial J untuk dilaksanakan, kemudian sampai dengan pembayaran progres pekerjaan sebesar 100 %, ditemukan pekerjaan yang tidak terlaksana dan telah mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp.250 juta dari nilai total proyek sebanyak Rp 500 juta lebih.

Sementara tersangka berinisial F yang merupakan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada kegiatan proyek tersebut  melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa dan mengajukan pembayaran permohonan progres pekerjaan 100% yang ternyata pekerjaan pengadaan dimaksud belum sepenuhnya terlaksana 100 % dan berakibat pada kerugian negara.

“Berdasarkan penghitungan sementara kerugian negara diperkirakan kurang lebih Rp.250 juta. Atas perbuatan tersangka, Tim Penyidik menyangkakan kedua tersangka melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, ayat  (2), ayat (3) ungdang-undang  Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kitab undang-undang hukum pidana,” ujar Sutrisna. Aceh24.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: