AcehBerita FotoNusantara

Irwandi Yusuf Praperadilan KPK

F : Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, non aktif

LHOKSEUMAWE-Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (non aktif) praperadilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (9/10). Hanja saja, KPK telah  mengajukan pengunduran waktu sidang kepada PN Jakarta Selatan, Selasa (16/10) mendatang.

Demikian informasi Aceh24.com terima dari Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, Selasa siang sekira pukul 12.01 WIB.

“Karena ada penugasan dan kegiatan lain, maka sejak Jumat kemarin KPK telah mengajukan permintaan pada PN Jaksel untuk mengundur waktu sidang selama 7 hari, yaitu pada 16 Oktober 2018,” kata Febri

Penundaan waktu sidang, ungkap Febri tentu saja pihaknya sedang membaca permohonan praperadilan tersebut.   “Kami sedang membaca permohonan praperadilan tersebut yang pada pokoknya menyampaikan:  Menguraikan bahwa tersangka telah menjadi Gubernur sebelumnya dan mengklaim tidak pernah meminta atau menerima uang. Kemudian, menguraikan tersangka dipilih dalam pilkada serentak dengan suara 37,22%

IY mengklaim bahwa tidak pernah menerima uang seperti yang disangkakan KPK dalam penyidikan terkait DOK Aceh,  ujar Febri.

Bahkan, diuraikan juga, sebelum ada pencairan dana pemerintah, maka IY menggunakan dana pribadi dan mentransfer ke rekening Stefi Burase dan pihak lainnya, dengan jumlah sekitar Rp1 Milyar;

“Pemohon juga membantah OTT yang dilakukan KPK, dan seterusnya,” ungkap Febri sembari menyebutkan pada pokoknya Pemohon meminta Penangkapan, penahanan dan surat2 dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak sah,”  sebut juru bicara KPK kelahiran Sumatera Barat.

“KPK tentu menghargai hal ini sebagai jalur hukum yang ditempuh oleh tersangka. Nanti jika persidangan dilakukan pada hari Selasa, 16 Oktober 2018 atau waktu lain yang ditentukan Pengadilan, tentu KPK akan mendengarkan permohonan yang diajukan oleh tersangka tersebut. Dan kemudian akan memberikan jawaban yang komprehensif,” tambahnya.

Namun, dalam pembacaan awal ini, kami memandang tersangka banyak bicara tentang hal-hal lain yang tidak ada hubungan langsung, dan lebih banyak menguraikan pokok perkara, yang semestinya tidak menjadi domain dari sidang praperadilan,ujar lulusan UGM Yogya ini.

Ditambahkan, justru akan lebih baik jika fakta-fakta yang diklaim tersebut diuji di persidangan. KPK telah mempersiapkan bukti yang kuat selama proses penyidikan ini dan bahkan telah menetapkan tersangka pada kasus lain yaitu dugaan penerimaan gratifikasi saat menjabat sejumlah sekitar Rp32 milyar, pungkas Febri Diansyah. Aceh24.com.

 

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: