AcehBerita FotoNusantara

Ini PR Desa tak Cairkan Dana di Aceh Utara

Foto : Tim Satgas Desa Kementerian mengunjungi Gampong Trieng Pantang, Lhoksukon, Aceh Utara. istimewa

LHOKSUKON-Tim Satgas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan ‘PR’ kepada desa yang belum mencairkan dana. Setidaknya ada 10 poin yang harus dijalankan geuchik agar dana itu tepat guna.

Kabupaten Aceh Utara memiliki 852 desa keciprat uang dari pemerintah pusat senilai Rp 562 miliar. Hingga tim satgas turun ke lapangan ada 11 desa belum cairkan dana.

Pj Kepala DInas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  Mawardi, membenarkan hal tersebut.

Kehadirin tim satgas dana desa , sidak  ke  Aceh Utara dijadwalkan hingga 16 Agustus mendatang. Nah, lalu apa saja PR yang harus dilaksanakan.

Ditempat terpisah, Geuchik Trieng Pantang, Kecamatan Lhoksukon, Hasanuddin kepada Aceh24.com, Rabu (15/8) menyebutkan tim Satgas Desa terdiri dari Erry Diantoro, Marta Sandoyo dan Erny Siregar yang hadir ke gampongnya, tidak terlepas dari belum mencairkan dana tahaf pertama.

Penyebabnya, kata Hasanuddin, Gampong Trieng Pantang baru selesai pengajuan berkas APBG 2018. Kemudian, pemilihan tuha peut sempat terlambat. Kesemuanya ini dikarenakan tidak ada Tuha Peut atau Badan Permusyarawatan Desa secara sah dan belum di SK kan.

                    Nah, ini harapan tim Satgas Desa saat turun ke Trieng Pantang

 

1.Tepat guna. 2 Singkronisanisasi antara geuchik dan tuha peut demi tercapai embangunan yang maksimal. 3  Tata cara mengelola keuangan yang benar dan tersedia brangkas uang demi kenyamanan

4 Musrenbangdes harus diketahui oleh masyarakat luas.tokoh pemuda.tokoh wanita dan disetujui oleh BPD dan mengetahui kepala desa 5.Dalam hal penarikan uang harus diminta pendampingan dari pihak kepolisian sehingga uang tersebut aman

6 Dana esa harus dikerjakan  secara swakelola dan transparan. 7.Tidak terjadi penyelewangan atau korupsi dana desa

8.Tata cara kelolaan aset desa. 9.Tersedianya bumdes berdasarkan qanun.karena dengan adanya bumdes masyarakat bisa mandiri lewat sosialisi program.pelatihan untuk masyarakat desa. Segala sesuatu yang berkenaan dengan dana desa harus ada dasar hukumnya

10.Harus adanya qanun atau peraturan desa yang bersifat keuangan desa dan tata kelola keuangan dan pemerintahanya

11.Dengan adanya pelatihan kepada kelompok pemuda dan wanita bisa proaktif demi kesejahteraan nantinya

13.Tersedia papan informasi desa dan papan struktur pemerintahan desa

14 Kantor geuchik harus difungsikan sebagai sarana pemerintahan desa

15.Setiap desa diwajibkan ada produk unggulan desa, kami sangat mengharapkan dengan adanya yang telah dikuncurkan oleh kemendes dapat bermanfaat demi terciptanya gampong yang produktif

16.Hasil yang di sepakati bersama masyarakat terbuat dalam berita acara dan daftar hadir musrenbang .

“Sehingga Dana Desa Trieng Pantang tahun 2018 bisa di  selamatkan berkat kerjasama semua pihak dan dana desa tersebut tidak ditarik lagi ke pusat,” pungkas Hasanuddin mengulang harapan tim Satgas Desa dengan harapan nantinya desa mereka bisa menjadi desa percontohan di Aceh Utara. Aceh24.com

 

Foto : Tim Satgas Desa Kementerian mengunjungi Gampong Trieng Pantang, Lhoksukon, Aceh Utara. istimewa

Related Articles

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: