AcehBerita FotoNusantara

Ini Ke 13 Kali APB Aceh, Lambat Pengesahan

 Nah, Ini Ke 13 Kali APB Aceh, Lambat

# Elit Aceh Kekanak-kanakan dalam Pembahasan APBA

BANDA ACEH-Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyesalkan kegagalan elit Aceh (eksekutif dan legeslatif) atas kewajibannya untuk melakukan pembahasan anggaran tepat waktu.

Kenapa tidak ? Pengesahan APB Aceh 2018 lambat bukanlah kejadian pertama. Tertapi sudah masuk angka ke 13 kalinya.  Catatan MaTA, Pemerintahan Aceh dalam hal perencanaan dan penganggaran sejak tahun 2005 hanya pada tahun 2014 APB Aceh disahkan tepat waktu.

“Selebihnya molor. Artinya sejak 2005 tahun ini tepat 13 kali kita sudah terlambat. Tahun ini pula Aceh sebagai provinsi paling terlambat dalam melakukan pengesahan anggaran secara nasional. Kondisi ini cukup menggambarkan bagaimana buruknya perencanaan pembangunan Pemerintah Aceh dalam satu dekade terakhir,” tulis MaTA dalam relisnya yang diterima Aceh24.

Dari informasi yang diperoleh, Gubernur Aceh hari ini telah menyurati Ketua DPRA untuk memberitahukan bahwa batas waktu persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang RAPBA 2018 menjadi Qanun Aceh tentang APBA 2018 telah berada di tenggat waktu. Surat bernomor 903/7601 tersebut juga mengindikasikan bahwa RAPBA 2018 akan disahkan dengan Peraturan Gubernur apabila hingga batas waktu tersebut RAPBA 2018 belum mencapai kesepakatan bersama.

Sebagaimana kita ketahui bersama, agenda pertemuan pembahasan anggaran beberapa kali gagal dilakukan. Berbagai alasan mengemuka, eksekutif dan legeslatif masing-masing memiliki argumentasinya sendiri. Kondisi ini sangat memprihatinkan, menunjukkan bahwa kepentingan elit lebih diutamakan daripada membahas kepentingan masyarakat banyak. Jika untuk bertemu saja gagal, bagaimana mungkin kesepakatan bisa didapat. Ini sangat merugikan masyarakat Aceh.

MaTA menilai, Pemerintah Aceh (eksekutif dan legeslatif) tidak serius melakukan pembahasan anggaran. Ini menunjukkan sikap kenak-kanakan elit Aceh dalam menjalankan amanah rakyat. Walau secara regulasi dimungkinkan RAPBA 2018 disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah, namun ini menjadi preseden buruk dalam perencanaan dan penganggaran Aceh. Relis.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: