Aceh

Hentikan Penebangan Hutan dan Penambahan Lahan Sawit di Aceh Utara


Foto : Inilah salah satu hutan berada di Aceh Utara yang terus ditebang. Aceh24.com

LHOKSEUMAWE-Penebangan hutan dan penambahan lahan sawit di Kabupaten Aceh Utara, untuk segera ditertibkan oleh  Bupati H Muhammad Thaib dengan langkah penuh bijaksana.   Harapan itu disampaikan Aliansi Mahasiswa Peduli Air saat konfrensi pers,  Minggu (20/1/2019).

“Pasca land clearing perkebunan lahan sawit di kawasanSawang telah berdampak banyak kepada masyarakat sekitar dengan tergenang banjir wilayah

Gampong Gunci, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara,” tulis Koordinator Peduli Air, Maimun  dalam keterangan pers yang diterima Aceh24.com

Tak hanya banjir, akibat penanaman sawit mengakibatkan debit air di DAS (Daerah Aliran Sungai)  berkurang, juga akibat perambahan hutan di Nisam Antara dan daerah kawasan Aceh Utara, menyebabkan banjir. “Bupati harus lihat dan ambil sikap tegas agar hutan di kawasan Gunung Salak, dapat diselamatkan. Bila tidak, banjir dan kekurangan  air kedepan akan terjadi. Masyarakat akhirnya yang sengsara,” kata Bang Joel warga Krueng Tuan secara terpisah kepada Aceh24.com.

“Bedasarkan survey lapangan bahwa kawasan hutan Aceh Utara merupakan salah satu kawasan hutan yang mengalami kerusakan terparah di Aceh,  Jelas ini akan berdapak pada kekeringan di musin kemarau dan banjir di musin penghujan, dikarena air tidak lagi ditampung oleh akar-akar pohon,” tambah Maimun.

Menurut dia, semenjak awal tahun 2017 hingga 2019 terdapat beberapa perkebunan lahan sawit baru di Aceh Utara. Terparah berada di hulu sungai kawasan Gampong Gunci, Kecamatan Sawang, yang mencapai ±3000 Ha.

“ Organisasi Kepemudaan dan kemahasiswaan, berkumpul di Gor ACC Unimal, Uteunkop, Cunda Lhokseumawe, sepakat menolak perkebunan sawit di hulu sungai, akan bersama-sama dengan pemerintah bahu membahu melaksanakan moratorium perkebunan sawit, dan mendorong pemerintah menyelesaikan konflik Agraria,” ungkap Maimun.

Dijelaskan saat ini mahasiswa- mahasiswa telah berupaya sekuat tenaga mengumpulkan data lapangan, wawancara dengan masyarakat, dan analisis hasil laporan kinerja intansi yang berwenang, dalam mengawal kebijakan pemerintah

Hanya saja, harapan mahasiswa itu masih memiliki hambatan beberapa faktor, antara lain minimnya informasi public, tidak ada data yang kongkrit terhadap kerusakan hutan yang ada di Aceh. Dan minimnya kehadiran dan koordinasi pemerintah dalam kehidupan sosial Masyarakat. Meskipun wacana clean-government. Aceh24.com

 

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: