AcehBerita FotoNusantara

Hallo KPK : Usut Dana Defisit Rp 225 Miliar Aceh Utara ?

Foto : Anggaran defisit Rp 225 miliar yang diungkap petahana Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib saat menyampaikan LPJ pada 2 Oktober 2017 lalu, perlu kejelasan dengan turun tangan KPK ke Aceh Utara. Ini lah harapan Bupati kepada 20 pejabat yang dilantik, Jumat (2/2) lalu, mampu APBK Perubahan 2018 keluar dari defisit. Aceh24.com

 

Hallo KPK : Usut Dana Defisit Rp 225 Miliar Aceh Utara ?

LHOKSUKON- Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) TA 2018 Aceh Utara, sudah di ketok palu, Rabu malam (27/12) tahun lalu. Hanya sayang, defisit anggaran sampai Rp 225 miliar pasca pilkada Bupati Aceh Utara 2017, tak tahu siapa bertanggungjawab dan kemana rimbanya uang sebanyak itu.

Peristiwa terkuaknya APBK Aceh Utara, defisit ini termasuk unik. Kenapa tidak ? Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib sebagai petahana dalam pilkada 2017 justru mengungkapkannya dalam rapat masa persidangan LPJ 2017, Senin sore (2/10) lalu di gedung DPRK setempat.

Tak itu saja, bupati yang disapa Cek Mad, sampai mengeluarkan unek-unek di atas mimbar akan meminta pemeriksaan internal.  “Saya akan minta pemeriksaan secara internal. Siapa yang kena-kena lah,” paparnya kala itu.

Dijelaskan bupati yang di usung dari Partai Aceh (PA) ini, saat dirinya mengambil cuti karena mencalonkan lagi sebagai bupati. Nah, saat ia cuti – kas Aceh Utara, masih punya Rp 96 miliar. “Kenapa hanya beberapa hari saya cuti, uang bisa habis,” ungkapnya saat itu dihadapan 45 anggota dewan dan seratusan undangan.

Sudah habis dana Rp 96 miliar dalam kas daerah, eh malah bisa terjadi defisit sampai Rp 225 miliar lagi. Tentu saja aneh bin ajaib. Yang hadir pun pada terkejut saat itu.

Dengan demikian, total pasca cuti orang nomor 1 itu saja, APBK Aceh Utara, bisa mengalir deras keluar sampai Rp 312 miliar. Sungguh luar biasa. Ngak sampai 2 bulan kok !.

Soal dana APBK Aceh Utara, bisa defisit demikian banyak ternyata tak dapat dilupakan oleh Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib. Buktinya,  ketika dihubungi Aceh 24 com dalam satu kesempatan malah  meminta menelusuri dan publikasi terus lebih luas lagi.

Hanya sayangnya, pejabat teras di lingkungan Kabupaten Aceh Utara, kala Muhammad Thaib, mengambil cuti – ketika dikonfirmasi semua tutup mulut. Baik itu,  Sekda Abdul Aziz, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) M Nasir.

Nah, lalu bagian inspektorat pemerintah setempat- menyingkapi defisit Rp225 miliar ? Dra Salwa juga lebih memilih bungkam seribu bahasa saat itu. Nah, Sudah sepantasnya lah, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk datang ke kabupaten yang memiliki 852 gampong itu.

Kenapa tidak ? Hingga kini sejumlah program kepentingan masyarakat terbengkalai. Ya, sebut saja soal honor imum gampong, bantuan anak yatim dan fakir miskin, TPK ASN tak bayar sudah jalan empat bulan.  Honor geuchik apa lagi.

Itu belum termasuk honorer pegawai kontrak yang jumlahnya mencapai 1.945 orang juga belum bayar. Kalau soal baju dinas ASN sudah tiga tahun tak pernah ada anggaran.

Bila melihat jumlah orang msikin pun semakin bertambah. Jalan di kecamatan pun kopak kapik. Sehingga sempat ngetren aksi blokir jalan oleh warga.

Dalam satu kesempatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, M Nasir tak menyangkal APBK 2018 ini, akan menyelesaikan hutang pada pihak ke tiga.

“Kita akan menyelesaikan dulu hutang pada pihak ketiga,” jawab M Nasir saat ditanya soal dana JPFC sambil menaiki anak tangga menuju aula setdakab menghadiri pelantikan 20 Pejabat Tinggi Pratama ketika di sapa Aceh 24.com. Jum’at (2/2).

Begitu pun Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib, mengharapkan pejabat yang dilantik nantinya mampu bekerja keras sehingga Aceh Utara, dapat keluar dari cerita defisit anggaran. “Harus kerja keras sehingga dalam APBK Perubahan 2018 nanti sudah keluar dari defisit anggaran,” kata bupati disapa Cek Mad menjawab Aceh24.com.

KPK 

Kalangan masyarakat Aceh Utara, yang mengetahui telah terjadi defisit anggaran mencapai ratusan miliar di ABPK 2016 Aceh Utara, sangat berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan.

“Ya, sampai saat ini pemberitaan soal defisit anggaran capai Rp 225 miliar, kian redup saja. Ini perlu kehadiran KPK ke Aceh Utara, biar jelas,” kata Ahmadi salah seorang warga Lhoksukon beberapa waktu lalu.

Tak hanya dia, Ridwan warga Krueng Geukueh pun mengharapkan senada. “Kemana uang begitu banyak tiba-tiba bisa defisit sampai ratusan miliar. Sementara program pembangunan dan bantuan ke masyarakat tak berjalan maksimal,” terang Ridawan menyingkapi pemberitaan sebelumnya soal defisit Aceh Utara di Aceh24.com.

Foto : Anggaran defisit Rp 225 miliar yang diungkap petahana Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib saat menyampaikan LPJ 2017 pada 2 Oktober 2017 lalu, perlu kejelasan dengan turun tangan KPK ke Aceh Utara.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: