AcehBerita FotoNusantara

Gubernur Aceh Tersangka, Lagi KPK Ingatkan Pejabat Daerah

Foto : Rumah Jufri Y yang reot di salah satu kecamatan di Aceh Utara. Sementara DOKA 2018 sebanyak Rp 8 triliun, berbau korupsi fee 8 persen untuk pejabat di Pemerintahan Aceh, kata KPK. Dok Aceh24.com

LHOKSEUMAWE-Pasca Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi, SE ditetapkan sebagai tersangka,  Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) ingatkan kembali kepala daerah atau pejabat pemerintah   untuk ingat sumpah jabatan.

“Kembali kepada sumpah jabatan dan amanah dalam mengemban tugas sebagai aparatur pelayan masyarakat untuk memakmurkan masyarakatnya,” kata Wakil Ketua KPK, Irjen Pol Basaria Panjaitan, SH,MH di Jakarta, Rabu (4/7).

Manfaatkan sumber daya dan anggaran yang diamanahkan pemerintah sebaik-baiknya, tambah wakil KPK kelahiran Pematang Siantar ini.

Sekedar mengingatkan, KPK menetapkan Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah, terkait dana Otsus yang digelontorkan dalam APBN 2018 untuk provinsi paling barat nusantara ini sebanyak Rp 8 triliun.  KPK pun membawa 9 orang ke Jakarta dari hasil OTT di Takengon dan Banda Aceh, Selasa (3/7).

Penangkapan diawali saat tim mengidentifikasi adanya penyerahan uang Rp 500 juta di sebuah hotel di Banda Aceh,  Selasa siang dari MYS kepada FDL.

Lalu diduga FDL menyetor uang ke BCA dan Bank Mandiri, masing-masing Rp 50 juta, Rp 190 juta dan Rp 173 juta.

Selanjutnya, tim risuah mengamankan FDL bersama beberapa temannya di sebuah Café di Banda Aceh. Dan dilanjutkan pengembangan mengamankan beberapa orang di lokasi terpisah.  Seperti TSB diamankan disebuah kantor rekanan dengan uang Rp 50 juta. Lalu, HY teman TSB disebuah café sekira pukul 18.30.

Tak sampai disitu saja, tim bergerak menuju Pendopo Gubernur sekira pukul 19.00 WIB dan mengamankan Irwandi Yusuf kemudian dibawa ke Mapolda Aceh untuk pemeriksaan.

Secara paralel, di Bener Meriah, mengamankan Bupati Ahmadi, sopir dan ajudannya di sebuah jalan Takengon, pukul 19.00 WIB.  Dilanjutkan DLM pukul 22.00 wib di kediamannya di Bener Meriah.

Kontruksi perkara, diduga pemberian  Bupati Bener Meriah Ahmadi kepada Gubernur Aceh Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar terkait fee ijon proyek dana otsus 2018.

Diduga pemberian tersebut merupakan komitmen  fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintahan Aceh, dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA, ula  Basaria.

“Kami sungguh menyayangkan hal seperti ini masih terjadi. Dana otsus 2018 justru diwarnai dengan praktek korupsi. Padahal seharusnya manfaat dana tersebut dirasakan oleh masyarakat Aceh,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, dana Rp 8 triliun itu seyogyanya bisa mensejahterakan masyarakat dalam bentuk  bangunan infrastruktur seperti jalan , pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, social dan kesehatan.

Sementara itu, perkembangan di masyarakat amatan Aceh24.com, dengan penetapan sebagai tersangka oleh KPK kedua pejabat ini masyarakat Aceh secara umum mengharapkan sebagai pembelajaran dan tak terulang lagi bagi pejabat lain di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

 

“Sudah cukup rakyat Aceh sengsara akibat konflik dan kemiskinan. Mari menuju masyarakat Aceh yang damai dan kemakmuran bagi masyarakatnya,” ajak Syukri dan di amini Rahmad warga Lhoksumawe. Aceh24.com

 

Foto : Rumah Jufri Y yang reot di salah satu kecamatan di Aceh Utara. Sementara DOKA 2018 sebanyak Rp 8 triliun, berbau korupsi akibat fee 8 persen  untuk pejabat di Pemerintahan Aceh,  Dok Aceh24.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: