FMPP Tuding Penangkapan Mahasiswa oleh Polisi Ilegal

0
44
Foto : FMPP gelar konfrensi pers di Lhokseumawe, Jum’at (16/8) terkait pengamanan lima mahasiswa dan pemukulan Ketua Komisi 1 DPR Aceh, Azhari Cage, oleh oknum polisi saat refleksi 14 tahun MoU di halaman gedung DPR Aceh. Aceh24.com

LHOKSEUMAWE-Front Mahasiswa Prodemokrasi Pasee (FMPP) menilai penangkapan lima mahasiswa oleh polisi saat agenda refleksi Ke 14 Tahun MoU Helsinki di halaman gedung DPR Aceh, merupakan illegal.

“ Aparat kepolisian harus bertanggung jawab atas tindakan reprensif terhadap kawan-kawan peserta aksi. Karena tindakan reprensif itu ilegal tidak pernah dibenarkan oleh UUD apapun,” kata Fakhrur Razi Koordinator FMPP dalam konfrensi pers, Jum’at (16/8) di Lhokseumawe.

Didampingi perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unimal, Dewan Perwakikan Mahasiswa (DPM) FISIP Unimal, Perwakikan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC-PMII) Kota Lhokseumawe, Perjuangan Rakyat Ekstra Parlementer, Jaringan Advokasi Sumber Daya Alam, Eksekurif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EW-LMND) Provinsi Aceh dan Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK-LMND) Kota Lhokseumawe, meminta Kapolda Aceh untuk memberikan pendidikan ulang terhadap oknum kepolisian di seluruh jajaran Polda Aceh sampai di tingkat kabupaten/kota.

1.Tak itu saja, ada 7 (tujuh) poin keseluruhan yang diharapkan FMPP untuk dijalankan yaitu Aparat keamanan harus menjamin berjalannya aksi dengan baik sesuai dengan UUD No.9 tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat di muka umum.

Dan menjalankan peraturan Kapolri No.7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggara pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.

2.Kami minta Polda Aceh untuk memberikan pendidikan ulang terhadap oknum kopolisian di seluruh jajaran Polda Aceh sampai di tingkat kabupaten/kota.

3.Kami meminta kapolri harus menindak lanjuti sikap anggotanya yang telah melakukan tindakan reprensif terhdap kawan-kawan mahasiswa yang malakukan aksi di gedung DPRA.

4.Kami ingatkan pihak kepolisian Polda Aceh untuk dapat menjalankan UUD 1945 sebagai dasar negara.

5.Apabila Segala tindakan yang berupaya membungkam aksi massa untuk menyampaikan pendapat di muka umum di Provinsi Aceh tidak dapat dihilangkan maka akan dapat merusak persatuan nasional, dan disorientasi demokrasi di Aceh.

6.Aparat kepolisian harus bertanggung jawab atas tindakan reprensif terhadap kawan-kawan peserta aksi. Karena tindakan reprensif itu ilegal tidak pernah di benarkan oleh UUD apapun.

7.Kami meminta solidaritas pembebasan terhadap ke lima kawan-kawan mahasiswa yang sampai detik ini masih di tahan (Sudah pulang-red)

Sekedar mengingatkan, peristiwa ini menurut FMPP tentu saja berawal dari  salah seorang yang ikut tergabung di dalam peserta kemudian menurunkan bendera bintang bulan yang sudah di naikkan oleh peserta aksi.

“Kemudian orang tersebut juga tidak di ketahui oleh kawan-kawan peserta aksi, Ia memakai baju bebas berkomunkasi layaknya pihak kepolisian. Sehingga terjadinya tindakan reprensif dari oknum kepolisian,” kata Fakhrur Razi.

Dan inilah nama mahasiswa yang sempat diamankan untuk dimintai keterangan oleh Polisi. 1. M Sabar (Wakil BEM Unimal),  2. Ikhwan Fuadi ( korlap ), 3. Lukman Hakim, 4. Risky Ardial (Presiden UIN Ar –Raniry) dan Zubaili (Jaringan anak Suhada).

Sementara itu menjawab pemukulan terhadap Azhari Cage, Ketua Komisi 1 DPR Aceh, FMPP akan melakukan advokasi dan sangat menyesalkan aksi pemukulan wakil rakyat oleh oknum polisi.

Klarifikasi di Polresta

M Sabar salah seorang mahasiswa yang sempat diamankan pihak kepolisian menyebutkan pagi ini, (jum’at-red) mereka mendatangi Mapolresta Banda Aceh, guna mengklarifikasi soal tudingan mahasiswa ingin menurunkan bendera Merah Putih.

“Kami saat ini di Mapolresta Banda Aceh. Mau klarifikasi soal penurunan bendera merah putih. Kami tidak melakukannya,” ujar Sabar saat dihubungi Aceh24.com melalui ponselnya.

 

Foto : FMPP gelar konfrensi pers di Lhokseumawe, Jum’at (16/8)  terkait pengamanan lima mahasiswa dan pemukulan Ketua Komisi 1 DPR Aceh, Azhari Cage, oleh oknum polisi saat refleksi 14 tahun MoU di halaman gedung DPR Aceh. Aceh24.com

loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.