BEM FH Unimal Minta KPK Investigasi Dugaan Korupsi di PT PIM

0
236

LHOKSEUMAWE-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Malikussaleh (Unimal, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, melakukan investigasi dugaan korupsi pegadaan pupuk bersubsidi di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).

“KPK harus ikut juga turun tangan dalam mengawal kasus ini dan melakukan investigasi,karena dengan jumlah kerugian yang dilaporkan Projo ke Kejati Sumatera Utara sebesar itu pasti ada oknum pimpinan jajaran PT PIM yang bermain,” kata Ketua BEM FH Unimal, Muhammad Fadli, Jum’at (10/1).

Menurut Fadli, PT PIM termasuk salah satu koorporasi raksasa yang ada di Aceh dan mengambil sumber daya alam Aceh selama ini namun belum memberikan kontribusi yang besar untuk pertumbuhan Aceh dan kesejahteraan rakyat Aceh terutama yang tinggal di dekat lingkungan PT PIM. Beberapa kali Gas amonia sempat keluar dan Mengorbankan masyarakat 

Tentunya disini kami selaku mahasiswa sangat kecewa dengan dua kasus yang saat ini ada di PT PIM Pertama kami dari BEM FH UNIMAL kecewa dengan berhenti beroperasi nya PT PIM semenjak bulan November 2019 kemarin, meskipun sesaat dan aktif lagi pada 15 Januari 2020.

Kemudian  kami sangat mengecam terkait indikasi terjadinya korupsi di tubuh PT PIM terkait Pupuk bersubsidi yang merugikan Negara sejumlah Rp 90 milyar dan saat ini kasusnya berada di Kejati Sumatra Utara setelah dilaporkan oleh Projo

Lebih lanjut dikatakan, selama ini petani sangat banyak mengeluhkan terkait langka nya pupuk bersubsidi, Beberapa kali masyarakat menghubungi mahasiswa untuk bisa mengadvokasikan permasalahan tersebut. Dan sekarang akhirnya telah muncul titik terang nya kenapa pupuk bersubsidi langka

“Kami akan mengawal kasus ini sampai selesai.  Kami BEM FH UNIMAL Sangat kecewa yang seharusnya pupuk subsidi bisa dinikmati oleh masyarakat umum,namun yangg terjadi masyarakat harus merasakan derita dengan kelangkaan Pupuk subsid,” pungkas Ketua BEM FH Unimal, Muhammad Fadli.

Sekedar mengingatkan, Pengadaan pupuk bersubsidi yang ditengarai merugikan negara mencapai Rp 90 miliar  oleh PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) di Lhokseumawe- Aceh, dilaporkan Projo  kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Wakil Ketua Umum DPP Projo, Freddy Alex Damanik saat dihubungi ulang Aceh24.com, Jum’at (10/1) membenarkannya. Bahkan, pihaknya pun sangat apresiasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menindaklanjuti laporan kader Projo Sumatera Utara tersebut.

“DPP Projo mendorong agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menindak tegas kasus tersebut sampai tuntas. Dan, membongkar semua pihak yang terlibat dalam penyaluran fiktif pupuk bersubsidi ini, karena perbuatan para oknum di PIM ini telah merugikan para petani,” kata Freddy.

               PT PIM Salurkan 266.022 Ton Pupuk Bersubsidi

 Manager Humas PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Nasrun yang dihubungi Aceh24.com , Jum’at (10/1) sekira pukul 09.35 WIB terkait dugaan pengadaan pupuk bersubsidi dilaporkan Projo menyebutkan pengadaan pupuk bersubsidi  sampai dengan 31 Desember 2019, telah merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 266.022 ton, atau setara 98 persen dari alokasi tahun 2019 yang sebesar 271.331 ton.

PT PIM, yang merupakan anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) ini bertanggung jawab untuk penyaluran ke enam provinsi di Indonesia Barat, antara lain: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau.

Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana menegaskan bahwa Pupuk Indonesia Grup akan menindak tegas setiap tindakan penyelewengan pupuk bersubsidi oleh oknum tertentu. 

loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.