Home Blog

13 Daerah Rentan Distribusi JPS dan Pengadaan Alkes COVID-19

0

# Jaringan Anti Korupsi Buka Posko Pengaduan

Laporkan dugaan Korupsi JPS dan Pengadaan Alkes COVID-19

LHOKSEUMAWE- Realokasi anggaran untuk penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) diantaranya difokuskan untuk belanja sektor kesehatan dan pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada warga yang rentan terkena resiko sosial dan dampak Covid-19.

Pada 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan dari Rp 405,1 triliun APBN. Rp 75 triliun (18,5%) disebut untuk belanja alat kesehatan dan Rp 110 triliun (27%) untuk JPS. Anggaran ini belum termasuk realokasi anggaran daerah, dana desa yang berasal dari APBN, dan anggaran tiap kementerian/ lembaga yang juga memberikan JPS kepada warga.

Belanja alat kesehatan dan JPS pada dasarnya mendesak dibutuhkan, mengingat fasilitas kesehatan tak sepenuhnya siap menangani pasien Covid-19 dan dampak wabah juga secara cepat memukul sisi sosial ekonomi warga. Sejumlah sektor ekonomi lumpuh, terjadi pemutusan hubungan kerja, dan tak sedikit masyarakat yang berkurang atau bahkan kehilangan sumber penghasilan.

Meski mendesak dibutuhkan dan dilakukan di tengah keadaan darurat, distribusi JPS dan belanja alat kesehatan semestinya tak mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memerlukan pengawasan. Hal itu disebabkan rentannya anggaran disalahgunakan atau bahkan dikorupsi. Terlebih lagi di kondisi darurat, pengadaan terkait Covid-19 dilakukan lebih “fleksibel” sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP No. 13 tahun 2018 dan Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020.

Kerentanan korupsi JPS dan belanja alat kesehatan juga merujuk pada data korupsi berkaitan dua sektor tersebut selama ini. Sepanjang 2010-2019, terdapat sedikitnya 281 kasus korupsi di sektor kesehatan dan 44% diantaranya terkait pengadaan alat kesehatan (ICW, 2020). Hasil kajian KPK mengenai bantuan sosial pada 2011 dan hasil pemeriksaan BPK selama ini, terakhir penyaluran bantuan sosial 2018 hingga semester III 2019, menunjukkan rentannya bantuan sosial disalurkan tidak tepat sasaran hingga memboroskan keuangan negara (BPK, 2020).

Saat ini, dugaan penyimpangan penyaluran JPS dan belanja alat kesehatan di tengah pandemic Covid-19 telah bermunculan, mulai dari alat tes Covid-19 yang diadakan pemerintah mempunyai tingkat akurasi rendah dan terjadi pemahalan harga dan JPS yang disalurkan tidak tepat sasaran, dikorupsi, hingga dipolitisasi. Di sisi lain, pemerintah belum sepenuhnya transparan dalam mengelola JPS dan belanja alat kesehatan, misalnya mengenai harga beli dan jumlah alat uji yang telah didistribusikan, harga beli dan pemasok Alat Material Kesehatan (AMK), dan harga beli serta jumlah bahan baku obat dan tablet obat yang telah didistribusikan.

Melihat tingginya potensi penyalahgunaan belanja alat kesehatan dan distribusi JPS, ICW bersama jaringan antikorupsi di tiga belas daerah akan membuka posko pengaduan warga. Langkah ini juga dimaksudkan untuk menghimpun dan mengidentifikasi lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pemerintah untuk menangani Covid-19 dan mendorong transparansi serta akuntabilitasnya.

Tiga belas daerah yang dimaksud yaitu Aceh, Medan, Palembang, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Semarang, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Bali, Makassar, Manado, dan Kendari. Pemilihan daerah-daerah ini didasarkan pada pertimbangan penyebaran Covid-19, kerentanan penyaluran JPS, dan ketersediaan mitra ICW di daerah, mengingat penerimaan pengaduan memerlukan pengelolaan dan tindak lanjut yang jelas.

Aduan yang akan kami terima yaitu perihal:

  1. Dugaan korupsi dan monopoli pengadaan alat uji, AMK, dan obat
  2. Informasi mengenai alat uji, AMK, dan obat dari pemerintah yang berkualitas buruk
  3. Penyalahgunaan bansos:
    1. Politisasi
    1. Tidak tepat sasaran (khususnya mengenai exclusion error, di mana terdapat warga yang dinilai tidak layak menerima JPS atau tidak rentan terkena resiko sosial namun menerima JPS)
    1. Pemotongan dan pungli
    1. Pemberian fiktif
    1. Pemberian double (satu penerima manfaat menerima lebih dari 1 jenis JPS dalam periode waktu yang sama)
    1. Mobilisasi dan pemberian tidak sesuai ketentuan, misal seharusnya berbentuk uang, namun diberikan dalam bentuk sembako

Pengaduan dari warga akan kami analisis untuk kemudian diteruskan kepada instansi terkait, seperti pemerintah daerah, Dinas Sosial, Ombudsman, Kementerian Sosial, aparat penegak hukum, dan lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sedangkan update dan rekapitulasi laporan akan dipublikasikan secara periodik melalui www.antikorupsi.org. Rilis-Aceh24.com

Daerah Lembaga Medium Pengaduan Warga
Aceh   Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Telp/ Whatsapp : 081264673916
 Email : mata.antikorupsi@gmail.com
Makassar     Yayasan Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi   Telp/ Whatsapp: 081355838233
Telp/ Whatsapp: 081355140030
Email: sekretariat@yasmib.org
Kendari     Pusat Studi Advokasi dan
Hak Asasi Manusia (PuspaHAM)  
Facebook: @puspaham
Email: puspaham.sultra@gmail.com
Whatsapp: 082217462212
Medan   Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHDaR    Telp : 081376133431
 Telp : 02370430261
Email : sahdar@pendidikanantikorupsi.org
Tangerang Raya     Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH)   Telp/ Whatsapp: 089630728566
Whatsapp: 085888827707
Email: truth.antikorupsi@gmail.com
Sumatera Selatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Selatan Email: fitrasumsel@gmail.com
Manado   Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM) Call center/ WA: 081245215513
 Call center/ WA: 0895396316842
DI Yogyakarta   IDEA Yogyakarta WA (Chat dan Call) 0895418561133
 Email (Inbox) * idea@perkumpulanidea.or.id * perkumpulanidea@gmail.com
Media Sosial IDEA (Inbok/Direct Message) * Facebook: IDEA Yogyakarta * Twitter: @ideayogya * Instagram: idea_yogyakarta
Semarang PATTIRO Semarang WA/SMS: 085329578889
Bali     Balebengong Form lapor: s.id/covidbali
Medsos: @balebengong
Telp/ whatsapp: 085737134526
Jakarta   Indonesia Budget Center, ICW, FITRA, TII   Email: pantaucovid19@antikorupsi.org
Whatsapp: 088298548061 082133026610

Jakarta, 2 Juni 2020

Narahubung:

Almas Sjafrina 081259014045

Wana Alamsyah 087878611344

Tiga Kantor Kampung Dirusak Warga

0

# Gara-Gara Dana Ketahanan Pangan dan BLT

Gara-gara dana ketahanan pangan dan BLT warga rusak tiga kantor desda di Bener Meriah, Senin (1/6). ist

REDELONG –Tiga kantor desa atau Reje Kampung dirusak warga. Kenapa ? Tentu saja gara-gara program ketahanan pangan senilai Rp 500.000, Hal itu terjadi di di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Senin (1/6).

Akibat amukan warga itu, kaca kantor Kampung Belang Tampu pecah. Begitu pula yang dialamu kantor desa Kantor Belang Panas dan Kampung Kute Kering. Peristiwa ini berlangsung dalam dua tahaf.   

Perusakan terhadap Kantor Kampung Belang Tampu dan Belang terjadi, Jumat (29/5) sementara perusakan Kantor Reje Kampung Kute Kering terjadi,  Senin (1/6).

Mewakili kaum ibu-ibu Kute Kering Lia  kepada wartawan  menyampaikan pihaknya mendatangi Kantor Reje Kampung guna mempertanyakan terkait penyaluran bantuan program ketahanan pangan senilai Rp 500.000 yang tak kunjung di cairkan.

Menurutnya, sejumlah desa tetangga yang sebagian warganya juga tinggal di desa tersebut sudah menerima uang sejumlah Rp 500.000 untuk program ketahanan pangan sehingga mereka beramai-ramai mempertanyakan kepada reje kampung.

“ Saat kami tanya Reje Kampung ia sempat memukul-mukul meja dan menyuruh kami meminta uang ke kantor bupati sehingga masyarakat mengamuk dan melempar Kantor Reje Kampung dengan batu,” ungkapnya.

Para kaum ibu yang melakukan demontrasi tersebut juga mengaku tidak setuju jika bantuan program ketahanan pangan yang akan diberikan dalam bentuk pupuk dan bibit. “ Kami mau bantuan yang diberikan itu dalam bentuk uang seperti kampung yang lainya” teriaknya.

Sementara itu sebelumnya warga Kampung Belang Panas yang engan disebutkan namanya mengaku mendatangi kantor reje kampung akibat bantuan lansung tunai  dan program ketahanan pangan yang juga tidak kunjung di cairkan.

Menurutnya, warga yang mempertanyakan bantuan tersebut disambut  dengan arogan oleh salah seorang  aparatur desa sehingga masyarakat menjadi emosi dan melempar kantor reje kampung dengan batu.

 “ Kepada ibu yang mendatangi Kantor Reje Kampung aparatur menjawab kalau tidak ibu ini saja yang menjadi reje kampung sehingga masyakat emosi dan melempar kantor reje,” ujarnya.

Sementara masyarakat yang mendatangi Kantor Reje Kampung Belang Tampu yang merupakan tetangga kampung belang panas sebelumnya juga melakukan perusakan akibat reje kampung tidak berada di tempat.

Menyikapi permasalahan tersebut  Camat Bukit Ismail mengatakan peristiwa yang terjadi hari ini adalah akibat miskomunikasi pemerintah desa, Reje Kampung dengan masyarakat terkait dengan bantuan program ketahanan pangan. 

Menurutnya, pemerintah kampung dalam mensosialisasikan program ketahanan pangan kepada masyarakat kurang baik, sehingga membuat masyakat emosi. “Saya melihat sebahagian Pemerintah kampung seolah-olah bantuan ketahanan pangan ini memiliki syarat “ ujarnya. 

“Kita akan  segara pangil Reje Kampung untuk kita rapikan terkait bantuan ketahan pangan,”ungkapnya.

Terkait dengan persolain lainnya seperti halnya  BLT dari Kemensos pihaknya  juga sudah memerintahkan agar Reje Kampung melakukan perbaikan. “Kita juga masih menemukan ada yang dauble seperti yang sudah menerima PKH, BNPT itu kita tarik lagi karena  BLT tidak bisa disalurkan kepada masyarat yang telah menerima bantuan PKH maupun BNPT,” pungkas camat.

Pemerintah Restui 14 Kabupaten/Kota di Aceh Melaksanakan Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19

0
Sebanyak 14 Kabupaten/Kota di Aceh direstui melaksanakan kegiatan masyarakat produktif

JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan kewenangan kepada 14 Kabupaten /Kota di Provinsi Aceh, dari 102 keseluruhan untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produksif dan Aman COVID-19.

Hal itu sebagaimana atas arahan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Gugus Tugas Doni Monardo pada tanggal 29 Mei 2020.

“Kemarin, tanggal 29 Mei 2020, Bapak Presiden Jokowi, memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah kabupaten/kota yang saat ini, berada dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19,” jelas Doni di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (30/5).

Adapun 102 wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh ada 14 kabupaten/kota, Sumatera Utara ada 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau ada 3 kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan 4 kabupaten/kota, Bangka Belitung 1 kabupaten dan Lampung 2 kabupaten.

Kemudian Jawa Tengah ada 1 kota, Kalimantan Timur, 1 kabupaten, Kalimantan Tengah, 1 kabupaten, Sulawesi Utara, 2 kabupaten, Gorontalo, 1 kabupaten, Sulawesi Tengah, 3 kabupaten, Sulawesi Barat, 1 kabupaten, Sulawesi Selatan, 1 kabupaten, Sulawesi Tenggara, 5 kabupaten/kota.

Selanjutnya Nusa Tenggara Timur ada 14 kabupaten/kota, Maluku Utara, 2 kabupaten, Maluku, 5 kabupaten/kota, Papua, 17 kabupaten/kota dan Papua Barat 5 kabupaten/kota.

Dalam implementasinya, Doni Monardo yang juga selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat mengharapkan agar tiap-tiap kabupaten/kota tersebut dapat tetap meneruskan anjuran pemerintah untuk selalu menegakkan protokol kesehatan secara ketat, penuh kehati-hatian dan tetap waspada terhadap ancaman COVID-19.

Selain itu juga, Doni meminta setiap daerah untuk wajib memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19.

Pada kesempatan yang sama, Doni memberikan arahan kepada para bupati dan walikota, selaku ketua Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota, agar proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) serta melibatkan segenap komponen ‘pentaheliks’ yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa.

“Agar proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” tegas Doni.

Dalam proses tersebut, Ketua Gugus Tugas berharap agar para bupati/walikota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi, khususnya kepada para Gubernur. Proses pengambilan keputusan tersebut juga harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi, kepada masyarakat, dan juga simulasi sesuai dengan sektor atau bidang yang akan dibuka.

Adapun sektor yang dimaskud adalah seperti pembukaan rumah ibadah masjid, gereja, pura, vihara. Selain itu juga Pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, dan restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain, yang dianggap penting, namun aman dari ancaman COVID-19.

“Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut, tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat. Intinya, keberhasilan masyarakat produktif dan aman COVID-19 sangat tergantung,” jelas Doni.

“Saya ulangi sekali lagi, sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif, dalam mematuhi protokol kesehatan, antara lain, wajib pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa melaksanakan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga tidak boleh panik, serta upaya akan selalu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gugus Tugas Pusat juga meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, waktu dan sektor yang akan dibuka kembali, ditentukan oleh para pejabat bupati dan walikota di daerah.

Apabila dalam perkembangannya, ditemukan kenaikan kasus, maka Tim Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali.

“Gugus Tugas Pusat bersama pemerintah provinsi, yaitu Gugus Tugas tingkat provinsi akan senantiasa memberikan informasi, memberikan pendampingan, dan evaluasi, serta arahan sesuai dengan perkembangan keadaan,” pungkas Doni. Ril-Aceh24.com

Aceh Bertambah Kasus COVID-19

0
Aceh Bertambah Kasus COVID-19

LHOKSEUMAWE- Ditengah Pemerintah Provinsi Aceh mempersiapkan langkah Panduan Tatanan Normal,  justru di H+ 5 Idul Fitri 1441 H, kasus COVID -19 bertambah seorang. Dari sebelumnya 19 kasus menjdi 20 kasus.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini,  Kamis (28/5) ada sebanyak 687 orang sehingga totalnya menjadi 24.538.

Sedangkan pasien sembuh menjadi 6.240 setelah ada penambahan 183 orang dan kasus meninggal menjadi 1.496 dengan penambahan 23 orang.

“Kita dapatkan kenaikan dari kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 687 orang, sehingga totalnya 24.538,” ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (28/5).

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 289.906 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 87 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 50 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 167 lab. Secara keseluruhan, 201.311 orang telah diperiksa dan hasilnya 24.538 positif dan 176.773 negatif.

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 48.749 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.250 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 412 kabupaten/kota di Tanah Air.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 20 kasus, Bali 420 kasus, Banten 831 kasus, Bangka Belitung 42 kasus, Bengkulu 71 kasus, Yogyakarta 228 kasus.

Selanjutnya di Jambi 97 kasus, Kalimantan Barat 184 kasus, Kalimantan Timur 281 kasus, Kalimantan Tengah 337 kasus, Kalimantan Selatan 819 kasus, dan Kalimantan Utara 165 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 175 kasus, Nusa Tenggara Barat 562 kasus, Sumatera Selatan 942 kasus, Sumatera Barat 541 kasus, Sulawesi Utara 297 kasus, Sumatera Utara 362 kasus, dan Sulawesi Tenggara 240 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 126 kasus, Lampung 118 kasus, Riau 111 kasus, Maluku Utara 128 kasus, Maluku 188 kasus, Papua Barat 152 kasus, Papua 584 kasus, Sulawesi Barat 88 kasus, Nusa Tenggara Timur 85 kasus, Gorontalo 65 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 21 kasus.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak adalah mulai dari DKI Jakarta 7.001 orang, Jawa Timur 4.313, Jawa Barat 2.181, Sulawesi Selatan 1.427, Jawa Tengah 1.336 dan wilayah lain sehingga totalnya 24.538.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas, untuk sebaran kasus sembuh dari 34 Provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta tertinggi yakni 1.702, Jawa Barat ada 586, Jawa Timur sebanyak 548, Sulawesi Selatan 520, Bali 314, dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 6.240 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis. Aceh24-ril

Dana Ada Rp 750 Juta, Shelter Aceh Utara Kosong ODP

0
Shelter Blang Adoe, Aceh Utara, kini kosong ODP. Anggaran penanganan mencapai Rp 750 juta. Ist

LHOKSUKON-Shelter Blang Adoe di Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, kosong Orang Dalam Pemantauan (ODP). Hanya petugas saja yang ditempati buat berjaga-jaga bila tiba-tiba ada ODP. 

Kepala Dinas Sosial Aceh Utara, Zulkarnaen yang dikonfirmasi Aceh24.com, membenarkan shelter kini dalam posisi kosong penghuni. “ Saat ini kosong. Hanya petugas yang kita tempati 4 orang sebagai berjaga-jaga,” katanya, Kamis (28/5).

Kosongnya shelter, sebut Zulkarnaen sejak 14 Mei lalu. Sementara ODP yang ada telah selesai masa karantina dan lainnya memilih karantina mandiri di rumah masing-masing.

Disinggung soal anggaran penanganan ODP khusus di Shelter Blang Adoe, mendekati angka Rp 750 juta lebih dan kini penghuni terbukti kosong,  Zulkarnaen menyebutkan pihaknya hanya sebatas memberikan makan baik itu buat ODP maupun petugas di Shelter.

“Anggaran yang direncanakan untuk menangani ODP hingga 200 orang,” ungkap Zulkarnaen.

Sekedar meningatkan,  fasilitas di shelter Blang Adoe, untuk menampung ODP, Dinas Sosial menyiapkan perlengkapan seperti kasur jenis Palembang dan berupa keperluan kebutuhan hidup seperti makan. Hanya saja,  dana penggunaan penangganan ODP di Shalter masih terlihat tertutup operasionalnya baik yang dihabiskan untuk ODP maupun petugas jaga shalter.  

Seperti pemberitaan sebelumnya, shelter Blang Adoe, diawal-awal menampung 3 ODP yang baru pulang dari Sukabumi dan Jakarta, Selasa (7/4).

“Iya ada tiga orang yang pulang menjelang Selasa dinihari tadi. Pukul 10 pagi sudah berada di karantina Blang Adoe,” kata Juru Bicara Covid-19 Kabupaten Aceh Utara, Andree Prayuda, S. STP, MAP saat dihubungi Rakyat Aceh.

“Mereka mendapat biaya hidup selama di rumah singgah. Wacana agar betah ODP akan kita persiapkan WIFI. Dan ini yang pertama berada di Shelter,,” tambah Andre.

Kemudian, bertambah seorang lagi yang baru pulang dari Mesir. Atas inisiatif sendiri, sebelum berkumpul dengan keluarga ia lebih memilih karantina di shalter Blang Adoe. (ung)

Batal Mundur, Bupati Bener Meriah Disarankan Segera Meminta Maaf

0
Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi saat menerima kunjungan Reje Kampung di Pendopo. ist

REDELONG – Kemauan hati Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi untuk mengundurkan diri sebagai orang nomor satu,  tak jadi. Kenapa ? Tentu saja setelah menerima masukan dari berbagai elemen. Hanya saja,  mantan anggota DPRK Bener Meriah Tgk Usman Yakub menyarankan bupati untuk  segera meminta maaf atas pernyataan pengunduran diri.

Tidak jadinya  mengundurkan diri disampaikan Bupati Bener Meriah Tgk Sarkawi  kepada sejumlah wartawan usai bertemu dengan unsure  reje kampung yang berasal dari Kecamatan Gajah Putih di Pendopo Bupati,  Kamung Belang Setang,  Kecamatan Bukit,  Rabu (27/5).  

“ Setelah menyampaikan harapan kami untuk mengudurkan diri beberpa waktu yang lalu kami selanjutnya didatangi dan dihubungi oleh para guru-guru kami, para pimpinan pesantren, ulama yang ada dari Bener Meriah dan Jawa tengah yang menyampaikan nasehat kepada kami,” kata bupati.

Dijelaskan, para guru dan ulama tersebut menyarankan untuk segera ber ikhtiar dan  berobat secara serius tanpa harus meninggalkan jabatan serta mengambil cuti untuk sementara waktu .

                              Minta Maaf

Kepastian Sarkawi batal mundur jadi bupati, ternyata mendapat tanggapan dari mantan anggota DPRK Bener Meriah dari Partai PDA. Sebab, PDA merupakan partai pengusung yang mengawali cikal bakal lahirnya pasangan Bupati Ahmadi dan Sarkawi sehingga pihaknya mengaku memiliki beban moral yang sangat tinggi terhadap masyarakat dengan kondisi saat ini.

Pihaknya juga mengaku menyesalkan dan menyayangkan sikap Bupati Bener Meriah yang mengundurkan diri disampaikan pada acara resmi keagamaan di lapangan Babusalam Kecamatan Bukit.

Seharusnya katanya Bupati Bener Meriah Sarkawi terlebih dahulu memanggil kembali partai pengusung dan menyampaikan permasalahan sesungguhnya. “ Tidak ada jalan yang tidak bisa diselesaikan,” tegasnya.

Menurutnya, Bupati Bener Meriah tidak melakukan perbuatan tercela dan tidak melakukan hal-hal yang melangar hukum namun hanya beralasan sakit. “ Sakit bukan sebuah alasan untuk mengundurkan diri dari jabatan namun lari dari perperangan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Sarkawi belum menjalankan sepenuhnya masa jabatnnya namun sudah mengundurkan diri  sehingga internal partai baik di Bener Meriah maupun DPP Provinsi serta para ulama mengaku kecewa ketika hal ini terjadi.

Untuk itu pihaknya meminta dengan tegas kepada Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi agar secepatnya meminta maaf kepada Rakyat Bener Meriah.” Hal ini tidak boleh terjadi mohon kiranya di akomodir kepentingan masyarakat, ulama partai politik dan rakyat,” tegas Tgk Usman.

Ketergan Foto : Bupati Bener Meriah menerima kujungan para Reje Kampung yang mendeseak agar bupati tidak mengudurkan diri di pendopo, Rabu (27/5). Aceh24.com

Kasus Positif COVID-19 Bertambah 686 Orang. Ini Rinciannya

0
Kasus COVID-19 Bertambah, Rabu (27/5)

JAKARTA –Kasus positif Covid-19 bertambah. Sehingga total 23.851 orang.  Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, Rabu (27/5).

Sedangkan pasien sembuh menjadi 6.057 setelah ada penambahan 180 orang dan kasus meninggal menjadi 1.473 dengan penambahan 55 orang.

Demikian Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, hari ini.

 Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 278.411 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 87 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 48 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 167 lab. Secara keseluruhan, 195.518 orang telah diperiksa dan hasilnya 23.851 positif dan 171.667 negatif.

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 49.942 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 12.667 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 410 kabupaten/kota di Tanah Air.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak adalah mulai dari DKI Jakarta 6.895 orang, Jawa Timur 4.142, Jawa Barat 2.157, Sulawesi Selatan 1.381, Jawa Tengah 1.326 dan wilayah lain sehingga totalnya 23.851

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas, untuk sebaran kasus sembuh dari 34 Provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta tertinggi yakni 1.682, Jawa Barat ada 542, Jawa Timur sebanyak 522, Sulawesi Selatan 518, Bali 302, dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 6.057 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Kemudian, lima provinsi dengan angka kasus positif terbanyak adalah Provinsi DKI Jakarta dengan total kasus 6.798 disusul Jawa Timur sebanyak 3.943 Jawa Barat 2.130, Sulawesi Selatan 1.352, Jawa Tengah 1.315, dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 23.165 orang.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 19 kasus, Bali 415 kasus, Banten 817 kasus, Bangka Belitung 42 kasus, Bengkulu 69 kasus, Yogyakarta 228 kasus.

Selanjutnya di Jambi 97 kasus, Kalimantan Barat 183 kasus, Kalimantan Timur 280 kasus, Kalimantan Tengah 330 kasus, Kalimantan Selatan 703 kasus, dan Kalimantan Utara 165 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 162 kasus, Nusa Tenggara Barat 537 kasus, Sumatera Selatan 921 kasus, Sumatera Barat 537 kasus, Sulawesi Utara 281 kasus, Sumatera Utara 332 kasus, dan Sulawesi Tenggara 226 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 121 kasus, Lampung 118 kasus, Riau 111 kasus, Maluku Utara 119 kasus, Maluku 170 kasus, Papua Barat 132 kasus, Papua 581 kasus, Sulawesi Barat 88 kasus, Nusa Tenggara Timur 85 kasus, Gorontalo 60 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 21 kasus.

Dandim 0103 Aceh Utara Tinjau Penggemukan Sapi

0
Dandim 0103 Aceh Utara, Letkol Inf Agung Sukoco meninjau lokasi penggemukan sapi milik BUMG Blang Weu Baroh, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, Rabu (27/5). Ist

LHOKSEUMAWE – Penggemukan sapi milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Blang Weu Baroh, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe,  ditinjau Dandim 0103 Aceh Utara Letkol Inf Agung Sukoco, S.H, Rabu (27/5).

Peninjauan ini, tentu saja sebagai dukungan TNI dalam program pemerintah  menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Letkol Agung dalam kesempatan itu mengatakan penggemukan sapi merupakan usaha yang sangat bagus dan bisa menjadi contoh untuk para peternak sapi yang lain. Sebab, dengan adanya tempat penggemukan sapi seperti ini kelak akan mendapatkan hasil yang lebih efektif dan aman.

Tak lupa, saat meninjau Dandim yang didampingi Pasi Ter, Kapten Chb Edi Wijaya dan Komandan Ramil 22 Blang Mangat, berpesan kepada Dirut BUMG di desa 

Blang Weu Baroh,  Zulfikar agar dalam pemeliharaan sapi ini harus dilakukan dengan secara baik mulai dari kesehatan, kebersihan, makanan, dan suplemennya.

Bolos 74 ASN Aceh Utara

0
Pelantikan pejabat eselon III dan ID ASN Aceh Utara beberapa waktu lalu ditengah pandemi Covid-19. Aceh24.com

LHOKSUKON-Sebanyak 74 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, bolos.  Maka bakal menerima sanksi pemotongan TPK.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Aceh Utara,  Syarifuddin, Rabu (27/5).

“Ada 74 ASN tidak masuk dihari pertama setelah libur Idul Fitri 1441 H,” kata Syarifuddin.

Dari jumlah 74 ASN yang bolos itu, tentu saja akan menerima sanksi sesuai Perbup Nomor 7 Tahun 2008 dengan pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK). Hanya saja, kepala BKSDM tak menyebutkan ASN yang bolos apakah ada pejabat eselon II, III dan IV.

Sementara itu, jumlah ASN di Aceh Utara, hingga berita ini diturunkan, menurut Syarifuddin ada 9.900 ASN yang tersebar di 27 kecamatan. Aceh24.com Foto : Pelantikan ASN yang menjabat  Eselon III dan IV di Aceh Utara, pada masa Pandemi Covid-19 di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, Jalan T Hamzah Bendahara, Lhokseumawe, beberapa waktu lalu

Bupati Aceh Tengah Saran Tgk Syarkawi tak Mundur

0
Bupati Aceh Tangah Drs Shabela Abubakar dan Mantan Sekda Bener Meriah Drs Ismarissiska saat berkunjungke pendopo Bupati Bener Meriah Selasa (26/5).

REDELONG – Suhu udara Kabupaten Bener Meriah, memang sejuk. Hanya saja, suhu politik di kawasan penghasil kopi itu mulai memanas. Kenapa tidak ? Pasalnya, Bupati Tgk H Syarkawi ingin mengundurkan diri dari orang nomor satu.

Tidak main-main. Hal itu disampaikan sosok ulama kharismatik ini saat berpidato dihadapan ribuan umat sebelum pelaksanaan solat Idul Fitri 1441 H, Minggu (24/5).

Sampai-sampai, Bupati Aceh Tangah Drs Sabela Abubakar dan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Drs Ismarisika menyarankan agar Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi tidak mudur dan tetap menjabat hingga masa jabatan berahir.

Harapan itu disampaikan Sabela usai berkujung dan bertemu  dengan Bupati Bener Meriah di Pendopo I Kampung Belang Sentang Kecamatan Bukit,  Selasa (26/5).

Menurut Shabela, tidak ada kata mengudurkan diri dan ia mengaku akan tetap menyarankan Bupati Bener Meriah untuk tidak mudur walaupun diserang. “ Proses mengundurkan diri itu sangat panjang apalagi saat ini negeri kita sedang dilanda pandemic Covid- 19 dan rakyat membutuhkan pemimpin,” ujar Sabela Abubakar.

” Kita harus saling menasehati dan mengingatkan. Dan jika saya pun nantinya dinasehatin oleh beliau akan kami terima,” tambah Bupati Aceh Tengah.

Ia mengaku, cukup prihatin dengan kondisi tekanan yang banyak saat ini namun hal itu sudah menjadi tantangan bagi pemimpin.” Jika tidak seperti itu bukan pemimpin namanya dan saya tetap mendukung Abuya Syarkawi untuk menjabat,” pungkasnya.

Sementara itu, mantan Sekda Bener Meriah Drs Ismarisika menyampaikan

 pemerintahan yang dijalankan oleh  Bupati Bener Meriah Abuya Sarkawi sudah sangat bagus.

“Saat ini  tinggal menata yang tidak bagus menjadi bagus dan regulasi serta pembangunan saat ini sebenarnya sedang berjalan.  Dihambat itu biasa dan  harus kita jalanin,” kata Ismarisika.

Untuk itu ia menyaranakan, agar Bupati Tgk H Syarkawi jangan mundur. ” Masyarakat saat ini masih menginginkan sosok Abuya untuk memimpin Kabupaten Bener Meriah ” pintanya. Aceh24.com

Terpopuler

Harga Pinang Merah Kering Jeblok di Aceh Utara

LHOKSEUMAWE-Memasuki pertengahan bulan Februari harga pinang semakin jeblok. Rata rata harga komoditi petani ini turun Rp 2.000 per kilo. Fuadi salah seorang pemilik kebun pinang...