13 Daerah Rentan Distribusi JPS dan Pengadaan Alkes COVID-19

0
79

# Jaringan Anti Korupsi Buka Posko Pengaduan

Laporkan dugaan Korupsi JPS dan Pengadaan Alkes COVID-19

LHOKSEUMAWE- Realokasi anggaran untuk penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) diantaranya difokuskan untuk belanja sektor kesehatan dan pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada warga yang rentan terkena resiko sosial dan dampak Covid-19.

Pada 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan dari Rp 405,1 triliun APBN. Rp 75 triliun (18,5%) disebut untuk belanja alat kesehatan dan Rp 110 triliun (27%) untuk JPS. Anggaran ini belum termasuk realokasi anggaran daerah, dana desa yang berasal dari APBN, dan anggaran tiap kementerian/ lembaga yang juga memberikan JPS kepada warga.

Belanja alat kesehatan dan JPS pada dasarnya mendesak dibutuhkan, mengingat fasilitas kesehatan tak sepenuhnya siap menangani pasien Covid-19 dan dampak wabah juga secara cepat memukul sisi sosial ekonomi warga. Sejumlah sektor ekonomi lumpuh, terjadi pemutusan hubungan kerja, dan tak sedikit masyarakat yang berkurang atau bahkan kehilangan sumber penghasilan.

Meski mendesak dibutuhkan dan dilakukan di tengah keadaan darurat, distribusi JPS dan belanja alat kesehatan semestinya tak mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memerlukan pengawasan. Hal itu disebabkan rentannya anggaran disalahgunakan atau bahkan dikorupsi. Terlebih lagi di kondisi darurat, pengadaan terkait Covid-19 dilakukan lebih “fleksibel” sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP No. 13 tahun 2018 dan Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020.

Kerentanan korupsi JPS dan belanja alat kesehatan juga merujuk pada data korupsi berkaitan dua sektor tersebut selama ini. Sepanjang 2010-2019, terdapat sedikitnya 281 kasus korupsi di sektor kesehatan dan 44% diantaranya terkait pengadaan alat kesehatan (ICW, 2020). Hasil kajian KPK mengenai bantuan sosial pada 2011 dan hasil pemeriksaan BPK selama ini, terakhir penyaluran bantuan sosial 2018 hingga semester III 2019, menunjukkan rentannya bantuan sosial disalurkan tidak tepat sasaran hingga memboroskan keuangan negara (BPK, 2020).

Saat ini, dugaan penyimpangan penyaluran JPS dan belanja alat kesehatan di tengah pandemic Covid-19 telah bermunculan, mulai dari alat tes Covid-19 yang diadakan pemerintah mempunyai tingkat akurasi rendah dan terjadi pemahalan harga dan JPS yang disalurkan tidak tepat sasaran, dikorupsi, hingga dipolitisasi. Di sisi lain, pemerintah belum sepenuhnya transparan dalam mengelola JPS dan belanja alat kesehatan, misalnya mengenai harga beli dan jumlah alat uji yang telah didistribusikan, harga beli dan pemasok Alat Material Kesehatan (AMK), dan harga beli serta jumlah bahan baku obat dan tablet obat yang telah didistribusikan.

Melihat tingginya potensi penyalahgunaan belanja alat kesehatan dan distribusi JPS, ICW bersama jaringan antikorupsi di tiga belas daerah akan membuka posko pengaduan warga. Langkah ini juga dimaksudkan untuk menghimpun dan mengidentifikasi lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pemerintah untuk menangani Covid-19 dan mendorong transparansi serta akuntabilitasnya.

Tiga belas daerah yang dimaksud yaitu Aceh, Medan, Palembang, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Semarang, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Bali, Makassar, Manado, dan Kendari. Pemilihan daerah-daerah ini didasarkan pada pertimbangan penyebaran Covid-19, kerentanan penyaluran JPS, dan ketersediaan mitra ICW di daerah, mengingat penerimaan pengaduan memerlukan pengelolaan dan tindak lanjut yang jelas.

Aduan yang akan kami terima yaitu perihal:

  1. Dugaan korupsi dan monopoli pengadaan alat uji, AMK, dan obat
  2. Informasi mengenai alat uji, AMK, dan obat dari pemerintah yang berkualitas buruk
  3. Penyalahgunaan bansos:
    1. Politisasi
    1. Tidak tepat sasaran (khususnya mengenai exclusion error, di mana terdapat warga yang dinilai tidak layak menerima JPS atau tidak rentan terkena resiko sosial namun menerima JPS)
    1. Pemotongan dan pungli
    1. Pemberian fiktif
    1. Pemberian double (satu penerima manfaat menerima lebih dari 1 jenis JPS dalam periode waktu yang sama)
    1. Mobilisasi dan pemberian tidak sesuai ketentuan, misal seharusnya berbentuk uang, namun diberikan dalam bentuk sembako

Pengaduan dari warga akan kami analisis untuk kemudian diteruskan kepada instansi terkait, seperti pemerintah daerah, Dinas Sosial, Ombudsman, Kementerian Sosial, aparat penegak hukum, dan lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sedangkan update dan rekapitulasi laporan akan dipublikasikan secara periodik melalui www.antikorupsi.org. Rilis-Aceh24.com

Daerah Lembaga Medium Pengaduan Warga
Aceh   Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Telp/ Whatsapp : 081264673916
 Email : mata.antikorupsi@gmail.com
Makassar     Yayasan Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi   Telp/ Whatsapp: 081355838233
Telp/ Whatsapp: 081355140030
Email: sekretariat@yasmib.org
Kendari     Pusat Studi Advokasi dan
Hak Asasi Manusia (PuspaHAM)  
Facebook: @puspaham
Email: puspaham.sultra@gmail.com
Whatsapp: 082217462212
Medan   Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHDaR    Telp : 081376133431
 Telp : 02370430261
Email : sahdar@pendidikanantikorupsi.org
Tangerang Raya     Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH)   Telp/ Whatsapp: 089630728566
Whatsapp: 085888827707
Email: truth.antikorupsi@gmail.com
Sumatera Selatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Selatan Email: fitrasumsel@gmail.com
Manado   Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM) Call center/ WA: 081245215513
 Call center/ WA: 0895396316842
DI Yogyakarta   IDEA Yogyakarta WA (Chat dan Call) 0895418561133
 Email (Inbox) * idea@perkumpulanidea.or.id * perkumpulanidea@gmail.com
Media Sosial IDEA (Inbok/Direct Message) * Facebook: IDEA Yogyakarta * Twitter: @ideayogya * Instagram: idea_yogyakarta
Semarang PATTIRO Semarang WA/SMS: 085329578889
Bali     Balebengong Form lapor: s.id/covidbali
Medsos: @balebengong
Telp/ whatsapp: 085737134526
Jakarta   Indonesia Budget Center, ICW, FITRA, TII   Email: pantaucovid19@antikorupsi.org
Whatsapp: 088298548061 082133026610

Jakarta, 2 Juni 2020

Narahubung:

Almas Sjafrina 081259014045

Wana Alamsyah 087878611344

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.